Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa komitmen membangun pemerintahan modern, akuntabel, dan berdampak setelah Pemprov Jatim meraih Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
“Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasil meraih IKK Award 2025 untuk provinsi kualifikasi unggul, bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, koordinasi, inovasi, dan ketangguhan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif.
Ia berharap penghargaan ini menjadi energi positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan berdampak,” tuturnya.
Karena, menurutnya, kebijakan yang berkualitas sesungguhnya adalah yang dapat dipastikan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang mampu mengubah kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
Khofifah juga menyebut mekanisme pengukuran IKK oleh LAN RI sebagai instrumen strategis untuk menjaga standar, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan daerah.
“Standar, transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan yang ditetapkan harus terus diukur dan dijaga,” ucapnya.
Ia menilai pengukuran nasional yang terstandar relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan modern yang membutuhkan ketepatan keputusan dan ketangkasan implementasi.
"Tantangan ke depan begitu kompleks dan dinamis maka kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus mampu menjadi instrumen menghadapi tantangan yang begitu dinamis,” katanya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menegaskan bahwa IKK Award menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar terus memperbaiki dan menyiapkan langkah inovatif.
“Seluruh tantangan ini menuntut kebijakan yang tidak hanya tepat, tetapi juga adaptif, inklusif, dan berkesinambungan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jatim dalam beberapa tahun terakhir memperkuat perencanaan berbasis data, integrasi big data pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan partisipasi publik, digitalisasi layanan, serta evaluasi kebijakan berkala.
“Kita luaskan partisipasi publik dan kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk digitalisasi layanan publik serta evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dampak,” ujarnya.
Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berkualitas karena pembangunan membutuhkan perencanaan matang dan implementasi konsisten.
"Artinya, penganugerahan ini bukan semata-mata penobatan, tetapi apresiasi atas dedikasi daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dimana semua dilakukan atas perencanaan yang matang,” tuturnya.
Ia menegaskan Jawa Timur siap menjadi bagian penting dalam ekosistem kolaborasi antar-pemerintah daerah di Indonesia, berbagi praktik baik dan inovasi kebijakan.
"Ini sesuai dengan yang tengah kita upayakan untuk menjadi gerbang baru nusantara, semangat kita adalah semangat maju bersama, no one left behind,” katanya.
