Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting anak di wilayahnya melalui pemantauan rutin dan pendampingan lintas sektor.
Wali Kota Madiun Maidi mengatakan Pemkot Madiun sangat fokus akan masalah penurunan dan pencegahan stunting di wilayahnya. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan kasus stunting di Kota Madiun.
"Pemkot Madiun sangat komitmen untuk menuntaskan stunting. Kalau bisa, Insya Allah tahun 2027 bisa bebas stunting. Tapi tentu harus sesuai indikator," ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota di Kantor Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Selasa (18/11/2025).
Maidi memastikan seluruh anak yang teridentifikasi mengalami stunting akan mendapat perhatian penuh. Pihaknya siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
"Anak-anak yang stunting tahun ini akan kami tangani serius. Saya lihat sendiri apa kekurangannya," katanya.
Ia menjelaskan wujud keseriusan Pemkot Madiun dalam penurunan stunting telah diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan menerima dana insentif fiskal sebesar Rp7,1 miliar atas pencapaian kinerja yang optimal.
"Capaian itu berkat kerja keras Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Madiun dan semua pihak terkait. Angka stunting di Kota Madiun memang turun tapi harus terus ditekan hingga bebas stunting," tegas Maidi.
Ia juga menjanjikan penghargaan bagi kader jika target bebas stunting tercapai.
"Saya beri waktu satu tahun. Kalau 2027 bisa bebas stunting, kader akan saya beri reward," katanya.
Pihaknya menegaskan bahwa pencapaian target bukan hanya angka, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah.
"Kalau ada laporan, berarti ada tugas yang harus diselesaikan. Karena itu 2027 harus bisa kita kejar," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) Kota Madiun dr. Denik Wuryani menekankan pentingnya deteksi dini dan pendampingan terhadap calon ibu agar risiko stunting pada anak di wilayah setempat dapat dicegah sejak masa kehamilan.
"Kelahiran harus sehat, tidak boleh stunting. Karena itu bayi dalam kandungan harus dipersiapkan dengan baik, salah satunya dengan deteksi dini dan pendampingan pada calon ibu," katanya.
Deteksi dini dan pendampingan tersebut diwujudkan dengan memastikan para calon pengantin siap secara fisik dan mental sebelum menikah, terutama agar kelak mampu melahirkan bayi yang sehat dan bebas dari stunting maupun gangguan tumbuh kembang.
Untuk itu, lanjutnya, melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan hemoglobin (Hb), perlu dilakukan untuk mengetahui apakah calon pengantin atau ibu mengalami anemia atau tidak.
Ia juga mengingatkan pentingnya pola hidup aktif untuk mendukung tumbuh kembang anak. Pengukuran tinggi badan anak di posyandu menjadi indikator utama juga dalam pemantauan setiap bulan.
"Stunting itu fokus utamanya tinggi badan yang tidak sesuai standar usia. Berat badan memang bukan indikator utama, tetapi jika rendah bisa mengarah pada stunting. Jadi semuanya tetap kami awasi," kata Denik.
Dinkes meminta kader posyandu aktif menelusuri anak-anak yang absen saat penimbangan untuk memastikan kondisi mereka. Intervensi diberikan sesuai penyebab, mulai dari penanganan penyakit, pendampingan pola asuh, hingga edukasi pengolahan makanan bagi orang tua melalui tim pendamping keluarga.
Untuk itu penanganan stunting, lanjutnya, memerlukan kolaborasi banyak pihak. Jika penyebabnya terkait kondisi rumah, seperti lingkungan lembap atau tidak layak, Dinkes berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Perkim.
Berdasarkan data Agustus 2025, terdapat 393 anak yang masuk kategori stunting. Saat ini pihaknya melakukan pembaruan data untuk November-Desember dengan pemetaan lebih rinci menurut usia, wilayah, dan tingkat risiko.
"Yang akan kami tangani bukan hanya yang sudah stunting saja, tetapi juga anak yang menunjukkan indikasi masalah gizi," katanya.
Untuk memastikan upaya berjalan maksimal, penguatan peran kader menjadi fokus selanjutnya. Mereka harus mampu mendampingi sejak masa pra-nikah, kehamilan, menyusui, hingga masa balita.
"Pendampingan sudah berjalan, tapi harus lebih intensif. Kader harus membimbing ibu-ibu yang pola asuhnya belum tepat," tutupnya.
