Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur melibatkan peran para lurah untuk menurunkan kasus stunting anak yang masih menjadi perhatian dan belum tuntas di wilayah setempat.
Wali Kota Madiun Maidi di Madiun, Kamis, mengatakan lurah akan bekerja sama dengan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) kota setempat untuk menurunkan angka stunting di kelurahan masing-masing.
"Kami libatkan semua lurah. Lurah yang berhasil menurunkan angka stunting di wilayah mereka hingga 80 persen, saya beri reward kenaikan pangkat atau jabatan," ujar Wali Kota Maidi saat membuka Rakor TPPS Kota Madiun di Aula Kantor Kecamatan Manguharjo, Madiun.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun per Agustus tahun 2025, sekitar 392 balita masih mengalami stunting.
Dari jumlah tersebut, terinci usia 0-11 bulan mencapai 11 anak, usia 12-23 bulan mencapai 73 anak, usia 24-35 bulan sebanyak 113 anak, usia 36-47 bulan sebanyak 102 anak, dan usia 48-60 bulan sebanyak 93 anak.
Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Denik Wuryani mengatakan persoalan stunting disebabkan karena berbagai faktor. Di antaranya, kekurangan gizi, penyakit, pola asuh, hingga lingkungan yang kurang sehat.
"TPPS sudah bergerak. Ketika ada masalah, kami penuhi apa yang dibutuhkan agar tumbuh kembang anak berjalan optimal," kata Denik.
Menurutnya, jika stunting disebabkan karena gizi dan kesehatan, pihaknya akan melakukan penyelesaian dengan penanganan kesehatan. Jika karena lingkungan, akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Untuk menekan stunting, Pemkot Madiun telah melakukan berbagai upaya, di antaranya mencegah kasus pernikahan dini, memberikan tablet tambah darah (TTD) pada usia remaja guna mencegah anemia, pendampingan pranikah, saat melahirkan, hingga setelah melahirkan.
Dinkes PPKB juga intensif memantau tumbuh kembang janin yang dikandung ibu hamil agar melahirkan bayi yang sehat. Untuk kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, Pemkot Madiun memiliki Program Warung Setop Stunting (WSS). Anggaran yang disiapkan pemkot mencapai miliaran rupiah.
Pemkot juga melibatkan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam pencegahan kasus stunting di wilayah setempat, serta meluncurkan aplikasi Kuatkan Pendampingan Balita Tumbuh Kembang Tanpa Stunting (Kuda Lumping) guna memantau dan menangani kasus stunting di daerah setempat.
Dinkes bersama RSUD setempat juga menggelar program Gerakan Peduli Stunting untuk Generasi Emas (Gelinting Simas). Melalui program tersebut pegawai Dinkes dan RSUD menjadi orang tua asuh yang menyisihkan rezeki untuk membeli telur dan diberikan kepada anak asuhnya.
Selain memberikan telur, pegawai juga melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan stunting serta memantau tumbuh kembang anak yang didampingi dan diasuh setiap bulan yang harapannya segera bebas dari kondisi stunting.
