Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, menerima dana insentif fiskal sebesar Rp7,1 miliar dari pemerintah pusat atas pencapaian kinerja yang optimal dalam penurunan kasus stunting di wilayah setempat.
Wali Kota Madiun Maidi dalam keterangannya di Madiun, Rabu mengatakan penghargaan dari pusat tersebut diberikan bersamaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang digelar Kementerian Sekretariat Negara di Kementerian Kesehatan, Jakarta.
"Capaian ini berkat kerja keras Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Madiun dan semua pihak terkait. Angka stunting di Kota Madiun memang turun," ujar Wali Kota Maidi.
Sesuai data, Kota Madiun merupakan satu dari tiga daerah yang berhasil mendapatkan peghargaan terbesar. Dua lainya adalah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Tangerang yang sama-sama mendapatkan insentif Rp7 miliar lebih. 47 daerah lain mendapat insentif bervariasi di kisaran Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.
Berdasar Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, kasus stunting Kota Madiun mencapai 11,8 persen atau sekitar 391 anak. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 12,8 persen.
Namun berdasar pendataan di tingkat posyandu, angka stunting di Kota Madiun tercatat sebesar 4,5 persen. Angka tersebut dinilai lebih riil karena sudah by name-by address. Sedangkan SSGI yang dilaksanakan pemerintah pusat hanya berdasar sampling.
Dari sekitar 9.000 anak di Kota Madiun hanya 182 anak yang dilakukan survei. Selain itu survei tidak mengacu secara administrasi. Artinya, anak yang bukan warga Kota Madiun tetapi berada di Kota Madiun saat dilakukan survei juga dihitung. Hal tersebut yang menunjukkan angka kasus stunting di Kota Madiun tercatat tinggi.
"Prinsipnya kita terus berupaya keras untuk menekan masalah stunting ini. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan reward pusat," katanya.
Berbagai upaya dilakukan pemkot untuk menurunkan angka stunting, antara lain mencegah kasus pernikahan dini, memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) pada usia remaja guna cegah anemia, pendampingan pranikah, saat melahirkan, hingga setelah melahirkan.
Untuk kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, Pemkot Madiun memiliki Program Warung Setop Stunting (WSS). Adapun WSS mencukupi kebutuhan pokok, sayuran gratis, makanan siap saji, asupan protein, hingga uang saku belanja di lapak UMKM tiap kelurahan.
Pemkot Madiun juga gencar melakukan edukasi gemar makan ikan untuk anak balita, siswa, hingga kader posyandu maupun PKK untuk berkreasi membuat menu makanan dari bahan ikan. Selain itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pusat juga dikolaborasikan untuk penambahan gizi anak-anak setempat guna mencegah stunting.
Dengan upaya-upaya tersebut, Pemkot Madiun optimistis angka anak stunting di wilayahnya terus ditekan dan bahkan bisa bebas stunting.
