Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap kualitas sajian makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kasus keracunan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni mewajibkan seluruh dapur MBG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi penuh.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Ponorogo Teguh Budi Prihwanto, Senin, mengatakan dari 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diusulkan di wilayahnya, baru 10 yang mulai beroperasi. Namun, belum ada satupun dapur yang telah mengantongi SLHS.
"Sejauh ini masih nol (SLHS). Semua masih dalam proses pengajuan, baik yang sudah berjalan maupun yang baru akan beroperasi," ujar Teguh.
Ia menjelaskan, sertifikasi SLHS bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi.
Petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap dapur yang mengajukan sertifikat, mulai dari kualitas air, kebersihan alat masak, proses pengolahan makanan, hingga higienitas petugas dapur untuk memastikan tidak ada potensi kontaminasi bakteri berbahaya.
"Petugas kami setiap hari turun ke lapangan melakukan verifikasi. Harapannya akhir bulan ini proses penerbitan bisa selesai," katanya.
Menurut Teguh, pengawasan ketat ini dilakukan untuk menjamin keamanan pangan program MBG sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat.
Ribuan penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil, telah menikmati program makan siang gratis tersebut.
"Tujuan kami sederhana, memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan higienis untuk dikonsumsi," pungkasnya.
Pemkab Ponorogo menargetkan sedikitnya 80 dapur MBG dapat beroperasi hingga 2026 mendatang, dengan seluruhnya memenuhi standar laik higiene dan sanitasi sesuai pedoman Kementerian Kesehatan.
