KPU Bojonegoro Minta Parpol Hadirkan 208 Anggotanya

Bojonegoro - Koordinator Teknis Penyelenggaraan KPU Bojonegoro, Jawa Timur, M. Masjkur menyatakan pihaknya meminta sejumlah parpol menghadirkan 208 anggotanya ke KPU setempat untuk keperluan verifikasi faktual parpol peserta pemilu. "Sebanyak 208 anggota sejumlah parpol itu tidak ada di rumahnya ketika didatangi petugas tim verifikasi faktual KPU," katanya, Rabu. Ia mengaku sudah mengirimkan surat kepada sejumlah parpol yang diminta untuk menghadirkan anggotanya ke KPU guna keperluan verifikasi faktual. Parpol yang diminta menghadirkan anggotanya rinciannya yaitu PKPI 14 anggota, PKS 16 anggota, Partai Hanura 19 anggota, Partai Golkar 10 anggota dan Partai Demokrat 22 anggota. Lainnya, PKBIB tujuh anggota, PKB 15 anggota, PDIP lima anggota, PBB 49 anggota, PPRN 27 anggota, Nasdem 12 anggota, PPP 35 anggota dan Partai Gerindra 11 anggota. Namun, menurut dia PAN dan PPN masih dalam proses verifikasi di lapangan sehingga masih belum diketahui jumlah anggotanya yang tidak berhasil ditemui di rumahnya oleh tim verifikasi faktual. "Kalau parpol tidak bisa menghadirkan nama-nama anggotanya ke KPU, berarti nama yang tercantum sebagai anggota parpol itu tidak memenuhi syarat," katanya, menegaskan. Ia menjelaskan, proses verifikasi faktual di KPU tidak sulit yaitu anggota parpol yang bersangkutan cukup menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) parpol atau kartu tanda penduduk (KTP) kalau memang belum memiliki KTA. "Setelah mengisi dan menandatangani buku hadir, verifikasi rampung," ucapnya. KPU, lanjutnya, memasang target proses verifikasi faktual di lapangan hari ini rampung dan selanjutnya hasil verifikasi akan dilaporkan ke KPU, pada 24 November. "Hasil pelaporannya sesuai dengan proses verifikasi faktual di lapangan yang kita lakukan," katanya, menegaskan. Sebelum itu, di KPU setempat, parpol yang mendaftar mengikuti proses verifikasi faktual sebanyak 16 parpol, salah satunya PDP tidak menyerahkan foto kopi KTA. "Karena tidak menyerahkan KTA, PDP tidak mengikuti proses verifikasi faktual," katanya, menambahkan. (*).