Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan solusi inovatif untuk memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Tito mengatakan dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen, sehingga waktu dan tenaga bisa dihemat.
“Di sini semua layanan, mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), KK (kartu keluarga), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), terpadu dalam satu lokasi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Tito menambahkan saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia, sebanyak 35 di antaranya telah berdiri di kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait akan terus mendorong sehingga semua kabupaten/kota di Indonesia masing-masing mempunyai MPP.
“Dari total 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, dan kami terus mendorong percepatan. MPP membantu masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko korupsi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kualitas layanan MPP di seluruh daerah, Tito menekankan pentingnya integrasi layanan publik melalui platform digital, menghubungkan pusat dan daerah, serta memastikan proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS) tidak parsial dan mudah diakses masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh, menilai MPP punya potensi menjadi lebih dari sekadar loket administrasi.
Ia menilai MPP bisa menjadi pusat ekonomi lokal yang strategis, mengubah data izin usaha menjadi database potensi pendapatan dan jejaring ekonomi daerah.
“MPP harus menjadi hub aktivasi ekonomi lokal, tempat data usaha dikonsolidasikan, potensi nilai ekonomi dipetakan, dan pelaku usaha diarahkan masuk ke ekosistem fiskal produktif. Dengan mindset ini, pemda bisa membangun skema pendapatan baru berbasis layanan dan keluar dari tekanan fiskal,” kata Ricky.
Ricky menegaskan, MPP merupakan peluang pemda untuk keluar dari mode bertahan, tidak hanya bergantung pada pajak konvensional, tetapi juga memanfaatkan data dan pergerakan ekonomi untuk menciptakan nilai baru dan pertumbuhan lokal.
Dengan demikian, MPP bukan sekadar terobosan efisiensi birokrasi, tetapi juga strategi inovatif untuk menggerakkan ekonomi lokal, menjadikannya pusat layanan publik terpadu sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi daerah
