Tulungagung Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan kebijakan pembangunan 2026 diarahkan untuk fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Hal itu disampaikan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo saat rapat umum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang membahas pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 di Tulungagung, Jawa Timur, Senin.
"Penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," kata Gatut Sunu Wibowo.
Ia menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,89 triliun dan belanja Rp3,03 triliun pada APBD 2026.
Adanya selisih sekitar Rp150 miliar yang menimbulkan defisit akan ditutup melalui pembiayaan daerah, sehingga APBD tetap seimbang tanpa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
Gatut menjelaskan bahwa kebijakan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan provinsi dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Delapan prioritas pembangunan ditetapkan untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah menargetkan percepatan penurunan kemiskinan melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pengembangan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian, termasuk perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan sarana publik lain yang menunjang aktivitas ekonomi.
Di sektor industri, Tulungagung mendorong hilirisasi berbasis sumber daya lokal agar nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan potensi tambang dapat dinikmati masyarakat.
Pemerintah juga memfokuskan peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, memperluas kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan bencana dengan program mitigasi dan pelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan tersebut.
Ia menilai program prioritas yang diusulkan sejalan dengan visi pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
"Kami mendukung selama anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
