Surabaya (ANTARA) - Universitas Airlangga (UNAIR) menekankan pentingnya perlindungan terhadap sektor padat karya termasuk Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden RI.
Komitmen tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Dampak Ekonomi dan Sosial Industri Padat Karya di Jawa Timur yang digelar di Surabaya sekaligus sebagai tindak lanjut dari riset UNAIR pada 2022 yang mengungkapkan dampak nyata keberadaan pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) terhadap masyarakat sekitar.
“Ketergantungan negara pada cukai hasil tembakau cukup tinggi. Negara butuh pendapatan, tapi di sisi lain dunia internasional menuntut regulasi makin ketat. Ini paradoks yang harus dikelola dengan baik,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR Prof. Badri Munir Sukoco di Surabaya, Senin.
Dalam paparannya, Badri mengungkapkan negara memiliki ketergantungan besar terhadap IHT yakni tercermin dari kontribusinya yang rata-rata mencapai 10–13 persen terhadap APBN.
Sedangkan hasil riset UNAIR pada 2022 menunjukkan sebanyak 76,9 persen warga di sekitar pabrik SKT mengaku memperoleh manfaat langsung mulai dari peluang kerja hingga peningkatan pendapatan.
Aktivitas ekonomi yang ditimbulkan juga mendorong pertumbuhan 94,7 persen usaha lokal seperti warung makanan, layanan transportasi, hingga toko kelontong.
Studi UNAIR turut mencatat efek ekonomi berganda dari pabrik SKT yang mencapai 3,8 kali lipat yaitu artinya setiap Rp1.000 yang dihasilkan mampu menciptakan perputaran ekonomi sebesar Rp3.800 di masyarakat.
Prof. Badri mengingatkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) yang berlebihan berpotensi menurunkan penerimaan negara karena memicu maraknya industri ilegal.
Jika CHT tinggi maka pendapatan negara akan bocor dan industri legal tergilas sehingga berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga perlu dicari skenario solusi yang sama-sama menguntungkan agar negara tidak kehilangan pendapatan dan pekerja tidak terdampak PHK.
Studi UNAIR 2024 di Blitar dan Bojonegoro menunjukkan 97 persen pekerja mengakui kondisi ekonomi keluarga membaik setelah bekerja di SKT.
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur mencatat terdapat 1.352 unit IHT di provinsi ini, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 387.000 orang di sektor hulu dan 90.000 orang di sektor hilir.
Dukungan serupa juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Plt Sekda Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur Prasetijo, mewakili Bupati Setyo Wahono, menyebut daerahnya merupakan sentra produksi tembakau terbesar di Jatim.
Melalui 27 pabrik rokok di Bojonegoro, tembakau menyerap 17.000 tenaga kerja dan menggerakkan UMKM.
UNAIR berharap hasil diskusi publik tersebut dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam menjaga keberlangsungan sektor padat karya.
