DPRD Jatim sebut MJC perlu dioptimalkan tekan pengangguran terbuka

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana, meminta pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan program Millennial Job Centre (MJC) guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

"Saya menilai program MJC belum mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara fundamental di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK)," katanya, di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Menurutnya, meski dirancang sebagai platform pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda, MJC masih menghadapi sejumlah kelemahan.

Program tersebut, lanjutnya, dinilai masih lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan hasil usaha mikro kecil menengah (UMKM), namun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dan industri manufaktur yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Renny mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Februari 2025, TPT di Jatim mencapai 3,61 persen atau setara dengan 894,5 ribu orang.

Angka tersebut, lanjutnya, memang menurun dibanding Agustus 2024 yang tercatat sebesar 4,19 persen, namun tetap menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.

"Ingat MJC juga merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja, yang tujuannya juga untuk memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur," tuturnya.

Problem lain yang harus mendapat perhatian adalah soal jangkauan program yang masih didominasi kalangan muda perkotaan dengan akses internet dan perangkat memadai, sementara pemuda desa, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), dan pekerja korban PHK belum banyak tersentuh.

Dirinya juga menyoroti minimnya integrasi program MJC dengan peta jalan ketenagakerjaan nasional, dimana sinkronisasi sangat penting agar program tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan target pembangunan pemerintah pusat.