PKS Bentuk Tim Jajak Pendapat Pilih Cagub

Surabaya - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur membentuk tim jajak pendapat untuk memilih Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur menghadapi Pemilihan Gubernur Jatim periode 2014-2019. "Tim terdiri dari beberapa pengurus di wilayah dan khusus menentukan siapa tokoh yang layak dimata kader PKS. Ini sangat menentukan karena termasuk pertimbangan partai," ujar Sekretaris DPW PKS Jatim Muhammad Siroj di Surabaya, Senin. Di samping melalui jajak pendapat, penentuan pasangan cagub dan cawagub yang akan dipilih oleh PKS nantinya juga berdasarkan pertimbangan komunikasi politik yang sedang berjalan saat ini, serta keputusan dari PKS Pusat. Jajak pendapat tersebut, kata dia, akan diikuti oleh sekitar 68 ribu kader PKS se-Jatim. Hasilnya nanti akan dibawa ke DPW serta DPP untuk ditindaklanjuti dan sebagai pertimbangan paling penting. Siroj menargetkan, hasil jajak pendapat baru bisa diketahui 1,5 bulan ke depan, atau sekitar pertengahan Desember 2012. Pada bulan itu juga direncanakan akan dilakukan Rapat Kerja Wilayah yang salah satu agendanya memastikan memberikan dukungan ke pasangan cagub. "Arahnya kesana dan harapan kami dari Rakerwil akan jelas semuanya. Target kami pada akhir tahun atau sebelum 2013 sudah ada nama dan menyolidkan mesin partai," tukas dia. Mantan Anggota DPRD Jatim 2004-2009 tersebut juga mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pada Pemilihan Gubernur Jatim mendatang, partainya juga akan mengusung nama kader internal untuk maju. "Peluang itu masih ada, apalagi jika sesuai permintaan kader. Dalam jajak pendapat pilihannya yakni kader memilih nama tokoh yang layak memimpin Jatim, meski itu dari nama internal PKS," tutur Siroj. Sementara itu, disinggung pengalaman PKS yang terkesan lambat menentukan pilihan seperti halnya Pilgub Jatim 2008 dan Pilwali Surabaya 2010. Tidak ingin mengulangi, pihaknya mengaku sudah mengantisipasi dan mengaku kekuatan partainya berbeda dibandingkan sekarang. "Sekarang PKS lebih kuat dan solid, apalagi kader-kader partai juga bertambah. Jadi tidak bisa disamakan antara dulu dan sekarang," kata Siroj. (*)