Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur terus berupaya mencegah praktik perkawinan anak yang marak di wilayah itu dengan pola jemput bola, yakni melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat.
"Ini penting kami lakukan, karena dampak dari perkawinan yang masih usia anak, tidak baik bagi masa depan mereka, terutama pada ketahanan rumah tangga dan kualitas pendidikan keluarga anak," kata Ketua Tim Penggerak PKK Bangkalan Lutfiana Lukman Hakim di sela-sela pertemuan dengan TP PKK Klampis, Bangkalan, Jumat.
Oleh karena itu, sambung dia, upaya untuk mencegah praktik menikah di usia anak harus dilakukan secara proaktif dengan sistem jemput bola.
Caranya dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
"Pertemuan kali ini merupakan titik awal langkah kita ke depan dalam berupaya mencegah pernikahan anak," katanya.
Lutfiana menuturkan peran kaum ibu, sangat penting dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.
"Karena itu, PKK di berbagai tingkatan harus bergerak cepat," katanya.
Ia menuturkan Pemkab Bangkalan sebenarnya telah mencanangkan program CEPAK (Cegah Perkawinan Anak) yang diinisiasi Pokja I PKK.
Program ini, sambung dia, sejalan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Bangkalan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
Menurutnya, usia ideal untuk menikah adalah minimal 19 tahun. Hal ini didasari pertimbangan medis maupun sosial, mengingat anak di bawah usia tersebut belum siap menerima tanggung jawab rumah tangga, kondisi rahim perempuan masih rentan, serta berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan, termasuk kanker serviks.
"Berdasarkan data yang kami terima, kejadian pernikahan anak di Bangkalan selama kurun waktu 2023-2025 ini, mencapai 442 kasus, dengan jumlah pengajuan dispensasi nikah sebanyak 33 kejadian," katanya.
Selain menekankan soal pencegahan perkawinan dini, Ketua TP-PKK juga mendorong agar akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat.
"Akses pelayanan kesehatan harus dipermudah. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perempuan dan anak, bisa terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Di sela kegiatan, Istri Bupati Bangkalan ini juga meninjau hasil tanaman hidroponik yang dikelola oleh Kepala Desa Mrandung. Menurutnya, inovasi tersebut tidak hanya mendorong pemberdayaan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.
Melalui kunjungan dan pengarahan ini, Ketua TP-PKK Bangkalan berharap seluruh kader PKK di tingkat desa maupun kecamatan semakin aktif menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan anak.
