DPRD Ngawi Tolak Usulan Rekrutmen CPNS 2013

Ngawi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi menolak usulan pemkab setempat tentang rencana rekrutmen CPNS tahun 2013. "Kebijakan penerimaan CPNS untuk sementara tidak perlu dilakukan, karena hanya menghamburkan uang rakyat," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi, Maryono, kepada wartawan, Sabtu. Menurut dia, usulan tersebut saat ini kurang pas karena kondisi keuangan dan perekonomian di Kabupaten Ngawi saat ini sedang memprihatinkan. "Rekrutmen CPNS lebih baik diurungkan dan saya jelas menolak. Sekarang ini Pemkab Ngawi tengah krisis perekonomiannya," kata Maryono. Ia menilai saat ini masih banyak pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang belum diangkat sebagai PNS dan jumlah PNS juga masih memadai. Akan lebih efektif jika pihak eksekutif atau pemkab setempat lebih dulu memperbaiki kondisi perekonomian Ngawi yang saat sekarang masih karut marut. "Sisi lain, Pemkab Ngawi juga dituntut untuk memperbaiki program dan alokasi anggaran tahun 2013. Sebab, Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA PPAS sebagai draf APBD 2013 yang diajukan eksekutif, dinilai tidak pro rakyat dan terlalu besar. Padahal, kondisi anggaran saat ini sangat minim," terang dia. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ngawi guna dimintai keterangan lebih lanjut. "Kami telah mengagendakan pemanggilan BKD dalam waktu dekat ini untuk menglarifikasi kebutuhan CPNS di wilayah setempat," tambahnya. Sesuai rencana, Pemkab Ngawi akan melakukan rekrutmen CPNS khusus bagi tenaga pendidik di tahun 2013. Namun, Pihak DPRD menganggap rencana tersebut tidak menuntaskan masalah kekurangan tenaga guru SD yang terjadi di kabupaten setempat sejak dua tahun terakhir. Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi menyatakan, Dinas Pendidikan Ngawi sama sekali tidak kekurangan tenaga pendidik asalkan dinas tersebut tidak setengah-setengah dalam melakukan pemerataan secara global dari jenjang SMA dan SMP ke tingkat SD. "Apalagi mekanisme redistribusi guru sudah dibahas bersama dengan dinas pendidikan pada awal Juni lalu. Saya menilai penerapan redistribusi bisa menjadi solusi terbaik akan tetapi hasilnya tidak maksimal," tambahnya. Data dinas terkait mencatat ada sekitar 500 guru SMP dan SMA yang diplot untuk digeser ke SD, sayang realisasinya hanya separuhnya saja. Kenyataanya masih banyak yang enggan berpindah dan menyebabkan SD pinggiran masih kekurangan tenaga pendidik. (*)