Sejumlah elemen masyarakat Lamongan berkomitmen jaga persatuan

Lamongan (ANTARA) - Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan dan kondusivitas daerah pascaperistiwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan bahwa menjaga kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Kami semua bersepakat untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan, serta mencegah aksi provokasi masyarakat," katanya usai menggelar doa bersama dan apel kebangsaan di Lamongan, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa dalam mewujudkan stabilitas sosial, harus dimulai dari lingkup terkecil, mulai keluarga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), desa, hingga kabupaten.

"Kondisi kondusif tidak hanya menghadirkan rasa aman dan nyaman, tetapi juga mendukung keberlangsungan pembangunan serta pelayanan publik," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, lanjut dia, selalu membuka ruang bagi aspirasi masyarakat, namun harus dilakukan secara damai dan menghindari tindakan anarkisme.

Sementara itu, salah satu pimpinan organisasi kemasyarakatan dari Pemuda Pancasila Lamongan David Rigi Afandi mengatakan komitmen bersama dalam menjaga persatuan penting agar daerah tetap aman.

"Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan untuk mencegah potensi kerawanan yang dapat memecah belah masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, penandatanganan komitmen bersama itu melibatkan Bupati Lamongan, Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0812 Lamongan, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lamongan, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Selain itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) dan Ketua Pemuda Pancasila.

Kemudian, Ketua Cabang Nahdhatul Ulama (NU) bersama Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta perwakilan pelajar-santri hingga seluruh pimpinan perguruan silat di wilayah setempat.