DPRD Jatim minta prioritas anggaran perlindungan perempuan dan anak

Surabaya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur minta pemerintah provinsi (pemprov) setempat untuk memberikan prioritas anggaran terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana mengatakan bahwa komitmen dukungan anggaran harus ditegaskan sejak awal, baik melalui nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dalam pengaturan rancangan peraturan daerah (raperda).

“Fraksi kami meminta agar dalam pembahasan bersama nanti, aspek pendanaan ini menjadi salah satu pokok bahasan khusus,” kata Wara di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar isu sektoral, melainkan amanat Pancasila dan konstitusi yang wajib diwujudkan melalui regulasi daerah yang adaptif dan progresif.

Lanjutnya alokasi anggaran untuk program perlindungan perempuan dan anak dalam P-APBD 2025 sekitar Rp33,2 miliar, jauh lebih kecil jika dibandingkan sektor ketenagakerjaan yang mencapai Rp329,4 miliar.

Padahal, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi, ditambah maraknya kekerasan berbasis digital.

Sebagai informasi, pada 2023 anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp35 miliar, kemudian naik pada 2024 menjadi Rp36 miliar, namun pada P-APBD 2025 turun menjadi Rp33,2 miliar.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat kontras dengan realitas di lapangan, dimana berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan Jawa Timur mencatat 579 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada triwulan I 2025, dan merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, pelayanan pelaporan, pendampingan hukum, konseling psikologis, shelter, hingga pemulihan ekonomi bagi korban kian meningkat dan kompleks.

Untuk itu, Fraksi mengusulkan dilakukannya rapat teknis bersama antara DPRD, Pemprov, dan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), agar diperoleh kesepakatan data tunggal yang dapat dijadikan dasar regulasi.