Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) untuk mengawal penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tepat sasaran, transparan, dan optimal dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta dukungan dalam penyaluran beras SPHP.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Dalam pertemuan tersebut, Rizal yang didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menuturkan pihaknya melakukan pembahasan langkah-langkah kongkret terkait sinergi antara Bulog dan Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan.
Ia menambahkan, kolaborasi pihaknya bersama Polri menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang tangguh, terjaga, dan berkelanjutan, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Rizal menambahkan, pihaknya bersama Polri juga bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar guna memastikan distribusi tepat sasaran.
"Kami berterima kasih atas sambutan hangat Kapolri serta kesamaan visi dalam mendukung terwujudnya Astacita Presiden RI dengan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal.
Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPHP di tahun 2025, saluran distribusi Beras SPHP dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan gerakan pangan murah (GPM), outlet BUMN (Bulog dan ID Food).
Selanjutnya PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company), Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern/swalayan, serta instansi pemerintah seperti TNI dan Polri melalui koperasi atau GPM.
Program SPHP merupakan penugasan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.
"Program ini berlangsung di periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia," kata Rizal.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan salah satu dukungan pihaknya yaitu dengan melakukan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat melalui gerakan pangan murah dan bazar jajaran Polri di seluruh Indonesia.
Kapolri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan pertemuan secara virtual (video conference) dengan seluruh jajaran Polri dan Bulog untuk menyamakan persepsi dan memasifkan program SPHP.
"Baik melalui Primkopol di masing-masing satuan jajaran Polri, maupun GPM dan bazar di masing-masing wilayah," kata Listyo Sigit.
