Riuh sunyi di rak sembako

Surabaya (ANTARA) - Di balik deretan kios yang mulai ramai sejak pagi di berbagai pasar tradisional Jawa Timur, ada percakapan yang tak pernah benar-benar selesai, yakni harga kebutuhan pokok yang naik turun, seperti napas ekonomi rumah tangga.

Di satu sudut, pedagang menimbang ulang harga bawang merah yang tiba-tiba menanjak. Di sudut lain, pembeli mengerutkan dahi, menyesuaikan isi kantong dengan daftar belanja yang kian selektif. Pasar bukan sekadar ruang transaksi, melainkan cermin paling jujur dari stabilitas ekonomi daerah.

Fenomena ini kembali mengemuka ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah di Jatim, baik bupati maupun wali kota, untuk lebih proaktif turun ke pasar, memantau langsung perkembangan harga sembako.

Arahan ini bukan sekadar imbauan administratif, tetapi penegasan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan dari balik meja rapat. Ia harus hadir di antara tumpukan cabai, beras, dan minyak goreng yang setiap hari berubah harga dan makna bagi masyarakat.

Di Jawa Timur, dinamika ini terasa nyata. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah komoditas, seperti bawang merah dan cabai rawit, tercatat mengalami kenaikan signifikan di beberapa pasar, termasuk di Kota Malang yang menembus kisaran Rp55 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram untuk bawang merah, bahkan cabai rawit yang bisa mencapai Rp100 ribu lebih.

Namun, di pasar lain, harga bisa berbeda cukup jauh. Fluktuasi antardaerah ini menunjukkan satu hal penting, yakni rantai distribusi yang belum sepenuhnya stabil dan merata.

Dalam konteks nasional, Jawa Timur adalah salah satu lumbung pangan strategis. Kontribusi provinsi ini terhadap produksi beras, telur, hingga hortikultura menjadikannya penyangga inflasi di tingkat nasional.

Namun, paradok muncul, ketika daerah produsen tetap menghadapi gejolak harga. Artinya, persoalan bukan semata produksi, melainkan distribusi, tata niaga, dan koordinasi antarwilayah yang masih perlu terus disinkronkan.

Di sinilah peran kepala daerah menjadi krusial. Instruksi untuk proaktif turun ke pasar sebenarnya mengandung pesan yang lebih dalam bahwa kebijakan ekonomi daerah tidak boleh hanya berbasis data statistik, tetapi juga harus berbasis realitas lapangan.

Data inflasi bisa menunjukkan angka stabil, tetapi harga di lapak pedagang bisa berkata sebaliknya. Jarak antara keduanya sering kali menjadi ruang di mana keresahan masyarakat tumbuh.

Wajah inflasi

Pasar tradisional selalu menjadi indikator paling cepat dari perubahan ekonomi. Ketika pasokan terganggu, harga langsung merespons. Ketika distribusi tersendat, gejolak muncul tanpa jeda.

Dalam beberapa kasus di Jawa Timur, pemerintah daerah merespons dengan operasi pasar dan pasar murah yang digelar secara masif menjelang hari besar keagamaan, termasuk Idul Adha.

Langkah ini terbukti membantu meredam lonjakan harga jangka pendek. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), misalnya, dijual lebih rendah dibanding harga pasar umum, menjadi penyangga daya beli masyarakat.

Namun, pendekatan ini bersifat intervensi, bukan solusi struktural. Ia efektif menenangkan gejolak, tetapi belum tentu menyelesaikan akar masalah.

Kondisi ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ketika harga bawang di satu daerah melonjak, sementara di daerah lain stabil, persoalan bukan hanya pada stok, tetapi juga konektivitas distribusi.

Di titik ini, kerja sama antardaerah atau KAD menjadi instrumen penting yang masih perlu dioptimalkan.

Lebih jauh, peran Bulog dan pelaku distribusi pangan juga menjadi simpul penting dalam menjaga keseimbangan. Stok beras yang diklaim mencukupi tidak otomatis menjamin harga stabil jika jalur distribusinya tidak efisien.

Di sinilah koordinasi lintas sektor menjadi kunci yang menentukan apakah kebijakan pengendalian inflasi benar-benar menyentuh pasar atau hanya berhenti di laporan.

Keseimbangan pasar

Pendekatan Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga menunjukkan dua wajah kebijakan sekaligus. Di satu sisi ada intervensi jangka pendek melalui pasar murah, operasi pasar, dan distribusi SPHP. Di sisi lain ada upaya membangun ketahanan melalui koordinasi antarwilayah dan penguatan pasokan.

Namun, tantangan utama tetap berada pada keberlanjutan. Pasar murah, misalnya, sering kali efektif menurunkan harga sementara, tetapi tidak mengubah struktur biaya produksi dan distribusi. Jika tidak diikuti pembenahan rantai pasok, efeknya akan selalu bersifat siklikal: turun saat intervensi, naik kembali ketika pasar berjalan normal.

Di level nasional, pola yang sama juga terlihat. Inflasi pangan kerap dipengaruhi oleh faktor musiman, cuaca, hingga distribusi logistik antarwilayah. Jawa Timur yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional, sebenarnya memiliki posisi strategis untuk menjadi model stabilisasi harga berbasis produksi. Namun, ini membutuhkan integrasi data, distribusi, dan kebijakan lintas daerah yang lebih presisi.

Proaktifnya kepala daerah dalam memantau harga di pasar menjadi penting, bukan hanya sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi cepat terhadap kebijakan. Ketika harga bawang melonjak, ketika cabai tak seragam antarwilayah, atau ketika beras SPHP habis di titik distribusi tertentu, respons cepat menjadi pembeda antara stabilitas dan gejolak.

Kepercayaan publik

Di balik seluruh kebijakan, ada satu hal yang menjadi inti dari pengendalian harga sembako, yakni daya beli masyarakat. Selama harga pangan tidak stabil, tekanan langsung terasa pada rumah tangga berpendapatan rendah. Di titik ini, inflasi bukan sekadar angka ekonomi, tetapi pengalaman harian yang menentukan kualitas hidup.

Karena itu, proaktivitas kepala daerah dalam mengecek pasar, sesungguhnya adalah upaya menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan bahwa pemerintah hadir ketika harga naik, bahwa distribusi pangan tidak dibiarkan berjalan sendiri, dan bahwa pasar tidak sepenuhnya menyerahkan nasibnya pada mekanisme yang tidak selalu adil bagi semua pihak.

Ke depan, tantangan pengendalian harga sembako di Jawa Timur tidak cukup dijawab dengan lebih banyak pasar murah atau kunjungan seremonial ke pasar. Diperlukan sistem yang lebih terintegrasi, mulai dari data produksi, distribusi lintas wilayah, hingga deteksi dini lonjakan harga. Tanpa itu, proaktivitas hanya akan menjadi respons, bukan pencegahan.

Di tengah dinamika itu, satu pertanyaan tetap menggantung di antara lorong-lorong pasar, yakni sejauh mana kebijakan mampu menjembatani jarak antara angka inflasi dan isi keranjang belanja warga.

Sebab di sanalah sesungguhnya ukuran stabilitas ekonomi diuji, bukan di ruang rapat, melainkan di meja dapur setiap rumah tangga di Jawa Timur.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.