Bondowoso (ANTARA) - Musyawarah Nasional I Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Bondowoso, Jawa Timur pada 2-3 Agustus 2025 juga bakal membahas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar 9 tahun jenjang SD/SMP tanpa pungutan biaya atau gratis baik sekolah negeri maupun swasta.
Sekretaris MA IPNU Jawa Timur Isa Anshori mengemukakan bahwa putusan MK tersebut merupakan hasil dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.
"Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar Tanpa Pungutan Biaya," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Bondowoso, Rabu.
Menurut Isa Ansori, putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak pendidikan dasar 9 tahun tanpa pungutan biaya itu bertujuan untuk memastikan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia.
"Sehingga implementasi putusan ini masih menunggu regulasi teknis lebih lanjut dari pemerintah, khususnya dalam hal skema pembiayaan dan pengawasan," katanya.
Sementara Ketua Panitia Daerah MA IPNU, Hamzah menyampaikan bahwa persiapan teknis dan akomodasi telah mencapai tahap final dan sekitar 300 peserta dan peninjau dari seluruh Indonesia akan menghadiri dalam perhelatan akbar di Kota Tapai itu.
Dia merinci, dari 300 orang peserta itu tercatat 150 orang peserta dan 150 orang lainnya adalah peninjau yang terkonfirmasi hadir.
"Jumlah itu belum termasuk para muhibbin, terutama dari wilayah Jawa Timur, sementara peserta dari luar Jawa akan transit di Surabaya sebelum diarahkan ke Bondowoso," kata Hamzah.
Munas MA IPNU yang akan digelar di Bondowoso pada awal Agustus ini diharapkan menjadi tonggak baru untuk meneguhkan peran strategis alumni IPNU dalam pembangunan bangsa dan menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kepeloporan di tengah tantangan zaman.
Munas pertama ini tak hanya menjadi ajang konsolidasi nasional, tetapi juga akan memilih ketua umum Majelis Alumni IPNU periode 2025–2030.
Beberapa nama yang telah disebutkan di antaranya Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Asrorun Ni'am Sholeh (Staf Ahli Menpora dan Ketua Bidang Fatwah MUI), Abdullah Azwar Anas (Mantan Bupati Banyuwangi dua Periode dan Mantan Menteri PAN - RB), Ali Ramdhani (Kepala BMBP-SDM Kemenag RI) dan Abdul Aziz (DKI Jakarta).
