Bupati Bojonegoro dorong OPD perkuat komunikasi dalam penyusunan RKPD 2026

Bojonegoro (ANTARA) - Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Wahono mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk memperkuat komunikasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

"Untuk itu, komunikasi antar-OPD menjadi sangat penting dalam menyusun RKPD 2026 meskipun pelaksana teknis berada di satu dinas, harus ada keselarasan lintas sektor agar hasilnya maksimal,” kata Wahono di Bojonegoro, Jawa Timur, Senin.

Wahono menjelaskan, komunikasi lintas sektor dan sinergi antar-OPD maupun lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Pasalnya proses perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan dengan mengedepankan ego sektoral, melainkan harus menjawab keresahan serta tantangan yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, perencanaan pembangunan ke depan harus benar-benar matang dan tidak cukup hanya sebatas penyerapan anggaran, melainkan berbasis pada permasalahan yang dihadapi masyarkat seperti persoalan kemiskinan, stunting dan pengangguran.

Diterangkan Wahono, program dalam RKPD 2026 yang akan dilaksanakan antara lain adalah sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air, khususnya pembangunan dan perbaikan embung, normalisasi sungai hingga peningkatan fungsi cek dam.

Selain sektor pertanian, lanjut Wahono, juga mencakup pengembangan kawasan kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan baru.

Kemudian untuk bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo naik status menjadi Rumah Sakit Tipe A pada 2026 dan RSUD Padangan menjadi Tipe B pada 2028.

"Untuk menjaga ketahanan pangan, Pemkab Bojonegoro mendorong pembentukan BUMD Pangan yang berfungsi sebagai offtaker sekaligus menjalankan hilirisasi produk pertanian," terangnya.

Menurut dia, dengan adanya BUMD Pangan, diharapkan dapat mengurangi risiko gagal panen akibat bencana atau hama, serta menjamin harga produk petani tetap stabil.

Selain itu pada bidang ekonomi dan sosial, ada penekanan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka pengangguran.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, semua harus berjalan dalam satu visi dan misi besar untuk menjawab harapan masyarakat Bojonegoro menuju kabupaten yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera," katanya.