Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengusulkan pembentukan badan khusus yang fokus menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena akan mengoptimalkan kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Salah satu caranya memang kita harus fokus untuk mengurusi BUMD. Kami mendorong agar ada orang atau badan yang khusus menangani BUMD saja, tidak mengurusi yang lain,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika di Surabaya, Selasa.
Menurutnya jika dibandingkan dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan BUMD di Jawa Timur masih perlu diperkuat.
Di tingkat pusat, BUMN diatur oleh kementerian khusus sedangkan di DKI Jakarta terdapat badan pembina BUMD yang kinerjanya dinilai lebih terfokus.
“Berbeda dengan biro perekonomian yang sekarang ini juga merangkap menjadi anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sekaligus pembina BUMD. Ini membuatnya tidak fokus,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim itu.
Ia mencontohkan, setoran PAD BUMD Jawa Timur saat ini belum mencapai Rp600 miliar per tahun sementara provinsi lain dengan jenis usaha serupa sudah menembus angka tersebut.
Padahal, Jatim juga memiliki berbagai unit usaha seperti bank pembangunan daerah dan BPR.
“Kenapa kita tidak sampai Rp600 miliar? Salah satunya karena tidak fokus. Seharusnya sejak dari rekrutmen SDM, penyusunan program kerja, hingga pengembangan unit usaha harus dilakukan lebih serius,” katanya.
Pranaya menambahkan, pembentukan badan khusus tersebut secara aturan masih dimungkinkan namun perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah daerah. Perubahan ini menjadi kewenangan Komisi A DPRD Jatim.
“Kami sudah sempat berdiskusi secara personal dengan fraksi lain, dan berharap Pemprov mulai memikirkan ke arah sana. Tujuannya demi memaksimalkan PAD yang dihasilkan BUMD,” ujarnya.
Pranaya juga menekankan bahwa pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional agar terhindar dari potensi kesalahan rekrutmen SDM hingga risiko fraud seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kita harus sungguh-sungguh mengurusi BUMD agar benar-benar menjadi sumber PAD yang optimal bagi Jawa Timur,” tuturnya.
