Kediri (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Jawa Timur menyebut hingga saat ini masih ada satu daerah yang belum Universal Health Coverage (UHC/cakupan kesehatan semesta), yakni Kabupaten Blitar.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Tutus Novita Dewi mengemukakan wilayah BPJS Kesehatan Kediri menangani Kabupaten Nganjuk, Kabupaten/Kota Kediri dan Kabupaten/Kota Blitar.
"Ada empat daerah yang sudah UHC lebih dari 98 persen, yakni Nganjuk, Kabupaten/Kota Kediri, Kota Blitar. Masih ada satu yang belum UHC, sekitar 77 persen penduduknya terkover Kaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi, masih ada satu daerah yang menjadi pekerjaan rumah, belum UHC," katanya di Kediri, Selasa.
Ia mengungkapkan sebenarnya secara fasilitas kesehatan semua puskesmas sudah bekerja sama dengan rasio 1:5.000.
Ia menyebut harus ada komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat. Saat ini belum semua masyarakat tergerak mendaftar di JKN, salah satunya karena merasa belum sakit, sehingga belum daftar.
Namun, jika sudah UHC, dari APBD sudah ada kontribusi secara optimal, diharapkan seluruh masyarakat sudah terkover dalam program JKN.
Ia mengungkapkan dari hasil analisa yang dilakukan terkait dengan UHC karena beberapa hal, di antaranya karena fiskal di masing-masing daerah bervariasi. Selain karena peserta mandiri belum tinggi, dari perusahaan juga cukup banyak yang mempekerjakan pekerja tetap. Untuk upah perusahaan juga masih di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK).
"Kemudian, dari pemerintah daerah ketersediaan APBD belum banyak, jadi UHC masih cukup berat," kata dia.
Namun, katanya, semua faskes baik puskesmas maupun rumah sakit juga sudah ada kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga rasio pembayaran juga tinggi.
Untuk mengatasi masalah itu, pihaknya membuat berbagai terobosan, seperti sosialisasi, kemudian ada BPJS keliling, BPJS daring.
"Khusus di Kabupaten Blitar, kami inovasi ada desa pesiar. Ada 77 desa pesiar. Kami uji coba desa pesiar, menggandeng agen pesiar di masing-masing desa. Harapannya bisa ikut membantu untuk menyampaikan terkait dengan JKN, mulai dari menyisir sampai registrasi. Memudahkan masyarakat mendaftar juga," kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan terkait jumlah kepesertaan diketahui bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45 persen.
Data ini didukung dengan sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat UHC.
Dengan capaian yang hingga saat ini terus meningkat, BPJS Kesehatan ingin memastikan setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
Ia menyebut untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, pihaknya telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan.
"Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan hingga tahun 2024," katanya di Jakarta.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28 persen, dari 18.437 menjadi 23.682. Sedangkan jumlah mitra rumah sakit mitra naik 88 persen, dari 1.681 menjadi 3.162.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah mengoptimalkan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), Voice Interractive JKN (VIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165.
"BPJS Kesehatan juga menghadirkan inovasi layanan melalui BPJS Kesehatan Online yang bisa dimanfaatkan peserta melalui layanan video conference lewat Aplikasi Zoom untuk mengurus administrasi, informasi, atau pengaduan seputar JKN," kata Ghufron.
