Blitar (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjelaskan terkait dengan 144 diagnosis penyakit yang merupakan kompetensi dokter umum dan bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Tutus Novita Dewi mengemukakan tentang ketentuan 144 diagnosis penyakit yang merupakan kompetensi dokter umum bisa ditangani di FKTP, seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktik perorangan, dan rumah sakit kelas D pratama.
"Aturan ini mengacu pada peraturan konsil kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama," katanya di Blitar, Senin.
Ia menambahkan ada juga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022.
Ia mengatakan diagnosis tersebut tetap dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) sesuai indikasi medis setelah diperiksa dokter di FKTP.
“Kecuali dalam kondisi gawat darurat, peserta dapat langsung menuju instalasi gawat darurat (IGD), baik di fasilitas kesehatan yang Kesehatan,” katanya.
Pihaknya mengungkapkan definisi gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
Menurut dia, kriteria gawat darurat tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, yang meliputi mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan, adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi, adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik, dan/atau memerlukan tindakan segera.
“Yang berwenang menentukan kondisi gawat darurat pasien adalah dokter penanggung jawab pasien (DPJP) yang melakukan pemeriksaan," kata dia.
Ia mengatakan jika kondisi peserta JKN tidak termasuk dalam kriteria gawat darurat, peserta akan dikembalikan ke FKTP setelah mendapatkan pemeriksaan di IGD.
Dirinya juga mengatakan BPJS Kesehatan juga memastikan pelayanan JKN sesuai dengan janji layanan JKN Fasilitas Kesehatan. Terdapat tujuh poin isi janji layanan JKN pada FKTP dan enam poin isi janji layanan JKN pada FKRTL.
Ia menjelaskan isi janji layanan JKN selaras tersebut dengan isi dalam perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, termasuk isu-isu mutu layanan JKN saat ini.
“Isi janji layanan JKN, fasilitas kesehatan mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta JKN," kata dia.
Untuk FKTP, kata dia, isi janji layanan JKN antara lain menerima NIK/KTP/KIS digital untuk pendaftaran pelayanan, tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan, memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan.
Selain itu, melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftar sesuai dengan ketentuan, memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat, melayani konsultasi daring kepada peserta JKN dan melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.
Untuk FKRTL isi janji layanannya antara lain menerima NIK/KTP/KIS digital untuk pendaftaran pelayanan, tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan.
Selain itu, memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan, tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien (sesuai indikasi medis), memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan, tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat, dan melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.
Pihaknya menegaskan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN berupaya memberikan layanan yang terbaik bagi peserta JKN.
BPJS Kesehatan memastikan bahwa layanan yang didapatkan peserta JKN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
