DPRD Jatim ingatkan pentingnya perlindungan lahan pertanian

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Wiwin Sumrambah mengingatkan pentingnya perlindungan lahan pertanian produktif sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

“Perlindungan lahan pertanian harus menjadi perhatian khusus pemerintah agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Ketegasan kebijakan dari pusat hingga daerah harus linier,” kata Wiwin di Surabaya, Selasa.

Politikus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai alih fungsi lahan menjadi ancaman serius terhadap kemandirian pangan bangsa.

Ia meminta adanya kebijakan perlindungan lahan yang tegas dan terintegrasi untuk menjamin keberlangsungan sektor pertanian, mengingat sektor tersebut menunjukkan tren positif pada awal 2025.

Berdasarkan data, potensi produksi padi di provinsi ini selama periode Januari hingga Juli 2025 mencapai 8,78 juta ton gabah kering panen (GKP), meningkat 13,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,75 juta ton GKP.

Jika dikonversikan ke dalam gabah kering giling (GKG), produksi naik dari 6,44 juta ton menjadi 7,3 juta ton. Sementara itu, produksi beras meningkat dari 3,72 juta ton pada 2024 menjadi 4,21 juta ton di 2025.

“Capaian ini mempertegas bahwa sektor pertanian adalah fondasi ketahanan ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap PDB Indonesia lebih dari 12 persen,” ujar anggota Komisi B DPRD Jatim itu.

Ia menambahkan, selain peningkatan hasil produksi, naiknya produktivitas juga ditopang oleh penambahan luas tanam. Luas panen padi Jawa Timur pada Januari-Juli 2025 mencapai 1,29 juta hektare atau naik 13,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut turut mendongkrak kontribusi sektor pertanian Jawa Timur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 10,52 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan I 2025.

Namun demikian, Wiwin juga menyoroti tantangan regenerasi petani di tengah mayoritas pelaku pertanian yang saat ini masih didominasi usia lanjut.

“Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah konkret untuk menarik generasi muda ke sektor pertanian, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif,” ujarnya.

Wiwin berharap, upaya perlindungan dan penguatan sektor pertanian dapat mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, khususnya di Jawa Timur.

“Swasembada pangan tidak hanya menjamin ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.