Ditemukan seragam mahal di Trenggalek, DPRD Jatim minta Disdiksegera evaluasi

Ini baru wilayah Trengalek. Tidak menutup kemungkinaan hal ini juga terjadi di wilayah lain di Jatim.

Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Deni Wicaksono Minta Dinas Pendidikan (Disdik) melakukan evaluasi terkait temuan penjualan seragam bagi siswa SMAN-SMKN yang dinilai mahal di Trenggalek.

“Kalau benar ada kewajiban beli seragam dari sekolah dengan harga mahal, ini harus segera dievaluasi. Tidak boleh ada paksaan apalagi sampai memberatkan wali murid,” ujar Deni Wicaksono, melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Minggu.

Hal ini terungkap dari aduan warga yang mengeluhkan sistem pengadaan seragam sekolah yang dinilai memberatkan, terutama bagi keluarga tidak mampu, saat Deni melakukan reses di Trenggalek.

Berdasarkan laporan masyarakat, seragam sekolah di sejumlah SMA/SMK di Trenggalek langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh rekanan dari Jawa Timur, harga kain seragam ditetapkan Rp195 ribu per meter, mencakup dua jenis seragam, yakni abu-abu putih dan pramuka.

"Ini baru wilayah Trengalek. Tidak menutup kemungkinaan hal ini juga terjadi di wilayah lain di Jatim," ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengkritisi peran komite sekolah yang menjadi ujung tombak penjualan seragam.

Dia menilai, tanpa pengawasan yang ketat, praktik ini rentan disalahgunakan dan memunculkan ketidaktransparanan.

“Orang tua harus diberi ruang untuk beli seragam di luar selama sesuai warna dan model. Jangan sampai wali murid dipaksa membeli dari sekolah saja,” ujar Deni.

Deni mengatakan, akar persoalan ini muncul karena tidak adanya regulasi harga maksimal seragam di level provinsi atau nasional.

Beberapa daerah memang sudah menerapkan pergub atau perwali soal harga seragam, namun di Jawa Timur belum ada ketentuan serupa yang mengikat semua sekolah.

“Moratorium penjualan seragam di sekolah sudah dicabut Gubernur sejak akhir 2023. Tapi bukan berarti sekolah bebas menentukan harga seenaknya,” ujar Deni.

Penasehat Fraksi PDIP Jatim ini juga menilai lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur turut memperparah situasi ini.

Padahal, laporan di lapangan menunjukkan praktik jual beli seragam sekolah masih menyimpan banyak persoalan.

“Kami di Fraksi PDI Perjuangan siap menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait keberatan pembelian seragam yang mahal dan cenderung memaksa. Dan kami juga siap menindaklanjuti supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Kasihan masyarakat,” tutur Deni.