Partai Buruh Enggan Pilih Soekarwo di Pilgub

Surabaya - Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh mengaku enggan memilih Soekarwo sebagai calon dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang dijadwalkan pada 29 Agustus 2013. "Melihat kinerja Soekarwo, sangat berat kami memberikan pilihan ke beliau. Selama memimpin, masih banyak kekurangan dan perhatian terhadap buruh," ujar Ketua DPD Partai Buruh Jatim, Haris Purnomo, kepada wartawan di Surabaya, Sabtu. Menurut dia, selama ini masih banyak nasib dan hak buruh yang belum tercapai. Salah satunya nasib buruh yang dulunya bekerja sebelum insiden Lumpur Lapindo terjadi. Tidak sedikit pabrik yang tutup akibat musibah tersebut dan membuat banyak buruh kehilangan pekerjaannya. "Kami melihat sedikitnya perhatian terhadap para buruh. Semua konsentrasi terhadap bencana, tapi nasib buruh yang kehilangan pekerjaan hanya diindahkan begitu saja," tutur dia. Karena itulah dalam Pilgub Jatim 2013, pihaknya berjanji akan berjuang memenangkan calon gubernur yang benar-benar pro buruh dan petani. Meski semua calon gubernur sama-sama berjanji memperjuangkan buruh ketika kampanye, Partai Buruh akan memberikan pilihannya kepada calon yang visi misi dan programnya lebih mengena terhadap kaum buruh. Haris mengatakan, meski suara partainya tidak signifikan pada dua pemilu sebelumnya, yakni 2004 dan 2009, namun pihaknya yakin para buruh tetap berpihak padanya. Apalagi, lanjut dia, partainya pada Pemilu 2014 telah berubah paradigma menjadi partai terbuka dan berasal dari unsur mana saja. Sekedar diketahui, pada Pilgub Jatim 2008, Partai Buruh turut mengusung calon gubernur Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono bersama belasan partai kecil lainnya. Hasilnya tidak main-main, Khofifah mampu membuat Soekarwo-Saifullah Yusuf nyaris kalah. Bahkan Pilgub harus berakhir melalui tiga putaran. Sementara itu, DPP Partai Buruh belum menentukan sikap dukungan yang diberikan terhadap pasangan calon gubernur. Meski pelaksanaan tidak lebih dari setahun ke depan, namun belum adanya bakal calon yang memproklamirkan diri membuat pihaknya menunggu dan melihat perkembangan situasi politik. "Kami akan dukung dan meminta semua buruh memilih pasangan calon yang pro buruh. Kami juga berharap ada kontrak politik sebagai bukti perjanjian bahwa dia membela buruh dan petani," kata Ketua Umum DPP Partai Buruh Sony Pudjisasono. Pihaknya juga dipastikan mendukung pasangan calon gubernur yang berkomitmen terhadap penghapusan buruh sistem "outsorcing". Kendati diperbolehkan dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, namun pihaknya meminta gubernur terpilih mengeluarkan surat edaran pelarangan "outsorcing" khusus di Jatim. "Sebagai tahap awal dan proses pembelajaran, kami harap gubernur terpilih menghapus sistem 'outsorcing' di lingkungan pemerintahannya, maupun BUMN dan BUMD se-Jatim. Kalau gubernur berani melakukannya, kami pasti mengawal dan mendukungnya sampai masa akhir periode," papar Sony. (*)