Mensos: Pilar sosial graduasi minimal 10 keluarga miskin per tahun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong pilar-pilar sosial seluruh Indonesia untuk mengraduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun melalui pendekatan kolaboratif, tak terkecuali di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

“Semangat dari Wonosobo untuk Indonesia. Jika kita bisa menurunkan angka kemiskinan di sini dengan strategi kolaboratif, maka kita juga bisa menurunkan kemiskinan di seluruh Indonesia,” kata Saifullah Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dalam acara dialog bersama dengan para pilar sosial di Pendopo Bupati Wonosobo itu, dia menegaskan bahwapilar sosial yang merupakan pendamping untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pordam, dan Karang Taruna bukan hanya pelaksana program, melainkan wajah negara di tingkat akar rumput.

“Menjadikan pemberdayaan sebagai tradisi dalam mengraduasi keluarga miskin menjadi mandiri. Teman-teman sekalian adalah wajah kita semua. Jangan merasa hanya pelaksana program. Anda hadir sebagai simbol kehadiran negara yang mendengar, merangkul, dan memberi harapan,” ujarnya.

Menteri Sosial juga menyoroti pentingnya Sekolah Rakyat sebagai strategi kunci Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan ekstrem antargenerasi.

Ia menyebut program itu bukan hanya layanan pendidikan, tetapi jalan keadilan sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Pilar-pilar sosial harus menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan dan mengawal program ini. Datangi rumahnya, pastikan datanya, dokumentasikan dengan baik. Ini bagian dari verifikasi lapangan,” tegasnya.

Pembaruan dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai sangat penting agar kebijakan bantuan sosial berbasis pada realitas masyarakat yang membutuhkan secara akurat dan adil.

“Jangan hanya mengejar jumlah. Ukur keberhasilan dari seberapa banyak keluarga yang mandiri, bukan dari banyaknya bansos tersalurkan,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kesempatan yang sama menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal akurasi data dan persiapan program Sekolah Rakyat.

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Saat ini masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan dilakukan verifikasi terkait Sekolah Rakyat,” kata Luthfi.

Berdasarkan data BPS 2024, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar, yakni 52 persen dari total nasional, karena jumlah penduduknya yang tinggi.

Di Jawa Tengah, lima kabupaten dengan jumlah warga miskin terbanyak adalah Brebes, Banyumas, Pemalang, Kebumen, dan Cilacap. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan melalui berbagai program yang terintegrasi dengan dukungan data yang akurat dan pemberdayaan berkelanjutan.