Jenewa, Swis (ANTARA) - Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Swis kembali mendesak otoritas setempat untuk menyelidiki aktivitas Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga bantuan berbasis di Jenewa yang didukung Amerika Serikat.
Kekhawatiran itu muncul atas penggunaan perusahaan militer swasta dalam penyaluran bantuan, yang dinilai membahayakan keselamatan warga sipil di Jalur Gaza.
“Departemen Luar Negeri Federal Swis (FDFA) menyatakan akan meninjau ulang ketentuan hukum terkait aktivitas GHF, khususnya dalam penggunaan perusahaan militer swasta. Sementara itu, Dewan Pengawas Federal untuk Yayasan (ASF) menegaskan tidak dapat menilai kepatuhan GHF terhadap statuta sebelum operasional dimulai,” kata TRIAL International dalam pernyataannya pada Senin.
“Pernyataan itu keliru, karena GHF sudah lama beroperasi di lapangan. Oleh karena itu, kami kembali menulis kepada otoritas Swis untuk segera meninjau aktivitas GHF,” lanjutnya.
“Menyalurkan bantuan melalui model yang dipimpin keamanan swasta, seperti yang diusulkan, menimbulkan risiko serius bagi warga sipil di Gaza dan membutuhkan tindakan segera demi menegakkan prinsip kemanusiaan serta Konvensi Jenewa.”
LSM tersebut menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan “senjata perang.” Mereka menambahkan bahwa akses bantuan ke Gaza harus dibuka dan distribusinya dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diakui secara luas.
Seruan terbaru itu muncul beberapa hari setelah TRIAL International mengajukan dua permohonan hukum resmi kepada ASF dan FDFA untuk menentukan apakah aktivitas GHF sesuai dengan hukum Swis dan hukum humaniter internasional.
Mereka berargumen bahwa Swis, sebagai negara depositori Konvensi Jenewa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan entitas yang berbasis di wilayahnya mematuhi hukum tersebut.
“Situasi kemanusiaan di Gaza sangat mendesak dan membutuhkan respons segera. Namun, rencana penggunaan perusahaan keamanan swasta justru dapat menyebabkan militerisasi bantuan secara berlebihan -- sesuatu yang tidak dapat dibenarkan di tengah keberadaan PBB dan LSM kemanusiaan lain yang sudah memiliki sumber daya, keahlian, dan kredibilitas untuk menyalurkan bantuan secara netral kepada warga sipil,” ujar Philip Grant, Direktur Eksekutif TRIAL International.
Sebelumnya, kantor kemanusiaan PBB juga memperingatkan bahwa laporan distribusi bantuan oleh GHF justru bisa mengalihkan perhatian dari prioritas mendesak, seperti pembukaan akses yang berkelanjutan, jaminan keamanan, serta percepatan persetujuan pengiriman bantuan darurat ke Gaza.
“Ini mengaburkan apa yang sebenarnya dibutuhkan saat ini: pembukaan semua jalur masuk ke Gaza, terciptanya lingkungan yang aman di dalam wilayah itu, serta percepatan pengiriman dan persetujuan akhir untuk bantuan darurat yang sudah menumpuk di perbatasan,” ujar juru bicara OCHA, Jens Laerke, kepada wartawan di Jenewa.
Pernyataan Laerke merespons pertanyaan tentang apakah PBB telah melihat bukti nyata distribusi bantuan oleh GHF -- lembaga yang pada Senin lalu mengeklaim telah memulai penyaluran makanan di Gaza.
Keterlibatan GHF dalam mekanisme bantuan yang dikendalikan Israel menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku kemanusiaan, yang menyatakan bahwa bantuan yang efektif hanya dapat tercapai melalui akses besar-besaran dan berkelanjutan.
Kelompok bantuan kemanusiaan terus menyerukan pembukaan kembali jalur penting seperti Rafah dan Kerem Shalom, serta perlindungan bagi para pekerja kemanusiaan yang beroperasi di dalam Gaza
Sumber: Anadolu
