Tenaga Ahli: Pembentukan Ditjen Pesantren masih bahas struktur lembaga

Malang Raya (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Agama (Menag), Andi Salman Maggalatung mengungkapkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) telah memasuki pembahasan struktur kelembagaan.

"Sekarang ini sedang digodok struktur kelembagaannya," kata Andi ditemui seusai menghadiri Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Kota Malang, Jawa Timur, Senin.

Ditanya soal target penyelesaian, dia tak menyebut secara pasti kapan, tetapi diyakininya pembahasan rampung keseluruhan dalam waktu yang tak lama lagi.

Andi menjelaskan pembentukan Dirjen Pesantren merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala negara disebutnya memiliki keberpihakan penuh terhadap pesantren lantaran memiliki kontribusi penting melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang selanjutnya mampu berperan di dalam upaya membangun serta memajukan perkembangan peradaban bangsa Indonesia.

"Tadi salah satu narasumber (saat halaqah) menyatakan sebenarnya pesantren bukan hanya tingkat Dirjen, tetapi kementerian, jadi ada Menteri Pesantren," ujar dia.

Ketika Ditjen Pesantren dibentuk, akan menjadi elemen penting dalam memajukan kehidupan pesantren, baik itu dari sisi pendidikan, penguatan pada struktur kelembagaan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

"Misalnya, sederajat dengan sekolah umum, dari ijazahnya disamakan, diberikan akses masuk lembaga perguruan tinggi, maupun di pasar kerja," ucapnya.

Selain pesantren, Ditjen Pesantren nantinya turut mengemban tugas yang berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh guru di madrasah.

Dia optimistis dibentuknya unsur pelaksana pada kementerian terkait mampu memperkuat fungsi pesantren dalam hal mendakwahkan konsep Islam rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh bagi seluruh alam semesta) dan memberdayakan seluruh masyarakat.

Kemudian, memperkuat nilai toleransi antar-umat beragama serta persatuan dan kesatuan bangsa.

"Tadi disampaikan dana yang 20 persen untuk pendidikan harus merata, jadi pesantren diupayakan mendapatkan antara 20 persen dari APBN. Itu nanti direktur jendral bagaimana menyiasati," tuturnya.