Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengatakan keterlambatan visa yang dialami jamaah calon haji pada awal-awal keberangkatan, menjadi salah satu penyebab banyaknya calon haji yang terpisah dengan rombongan.
"Pada awal-awal keberangkatan misalnya kita menyaksikan sebagian visa jamaah kita belum terbit, padahal mereka juga sudah dijadwalkan untuk berangkat atau terbang ke tanah suci," ujar Hilman Latief dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin.
Hilman menjelaskan keterlambatan penerbitan visa ini membuat sebagian calon haji harus ditunda keberangkatannya. Dengan demikian, kursi yang ditinggalkan harus digeser ke jamaah dari kloter lain yang ternyata ditangani oleh syarikah berbeda.
Di sisi lain, untuk pertama kalinya jamaah calon haji Indonesia dilayani delapan syarikah (perusahaan penyelenggara haji Arab Saudi), yang pada akhirnya memicu persoalan pisah rombongan ini.
Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, hanya ada satu syarikah saja yang melayani jamaah. Namun, langkah transformasi yang dilakukan Arab Saudi membuat layanan haji berubah dan menuntut negara pengirim haji mesti ikut beradaptasi.
"Dan karena itu memang untuk tahun ini kejadian-kejadian seperti itu terus kita antisipasi ke depannya," kata Hilman.
Menurutnya, Kemenag sudah melakukan langkah-langkah untuk reunifikasi atau penggabungan kembali suami-istri atau mahram, termasuk Lansia dan pendampingnya.
Kemenag mendata kembali anggota jamaah yang terpisah rombongan, baik yang sudah berangkat ke tanah suci maupun masih menunggu di tanah air.
Data-data tersebut kemudian diklasifikasikan dan diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pemerintah Saudi, kata dia, telah memberikan respons positif atas upaya reunifikasi tersebut.
"Insya Allah proses penggabungan jamaah yang terpisah ini sedang berlangsung, dan kami berharap seluruhnya bisa kembali bersama, terutama saat berada di Makkah menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," kata dia.
Tak hanya jamaah, Hilman mengungkapkan bahwa sejumlah petugas kloter juga mengalami pemisahan dengan rombongan jamaah karena penetapan syarikah yang berbeda.
"Bahkan ada petugas kesehatan yang terpisah. Kami pastikan petugas kesehatan ada di semua kloter dan sektor. Bila ada jamaah yang membutuhkan, bisa dilayani oleh petugas kesehatan terdekat," kata dia.
