Surabaya (ANTARA) - Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Politik (Fisibpol) UPN Veteran Jawa Timur menyoroti pentingnya pemerintahan yang tangguh dan adaptif menghadapi ketidakpastian global melalui seminar nasional di kampus setempat di Surabaya, Rabu.
Kegiatan bertajuk “Transparansi, Trust, dan Partisipasi: Pondasi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh” menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr Moch Ali Mashuri MSi, Analis Kebijakan Bapperida Kota Mojokerto, dan Dr Tri Yuniningsih MSi, Dosen FISIP Universitas Diponegoro, serta dihadiri ratusan mahasiswa dan praktisi kebijakan publik.
Dalam paparannya, Dr Moch Ali Mashuri menekankan pentingnya transparansi, kepercayaan publik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun pemerintahan yang tangguh dan akuntabel.
“Transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif,” ujarnya.
Sementara itu, Dr Tri Yuniningsih menyampaikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti etika, integritas, dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Kepercayaan publik tidak bisa dibentuk secara instan. Ia lahir dari konsistensi dan komitmen pemerintah terhadap nilai-nilai moral,” ujarnya.
Ketua Panitia Seminar Bagus Nuari Harmawan, MPA mengatakan bahwa robust governance atau pemerintahan yang kuat dan adaptif merupakan kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian global akibat krisis ekonomi, politik, hingga perubahan iklim.
“Integrasi transparansi, trust, dan partisipasi adalah kunci dari robust governance,” katanya.
Dekan Fisibpol UPN Veteran Jatim Dr Catur Suratnoaji berharap kegiatan ini dapat memperkuat kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang sehat, terbuka, dan responsif.
“Seminar ini bukan sekadar diskusi teoritis, tetapi juga refleksi atas tantangan nyata dalam tata kelola publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan budaya pemerintahan yang partisipatif dan adaptif di tengah dinamika global.
