Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur fokus membahas tentang penanganan kemiskinan ekstrem di kabupaten ini dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri dalam lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami penurunan dari 11,40 persen menjadi 9,95 persen. Dari prosentase itu, pihaknya meminta untuk diarsir warga yang masuk kategori rentan, miskin, maupun miskin ekstrem.
"Saya minta diarsir, dan yang masuk kategori miskin ekstrem ini saya minta untuk segera diselesaikan," katanya saat membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Kediri, Selasa.
Ia mengatakan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dapat menyumbang kemiskinan ekstrem harus bisa diselesaikan. Sebagai contoh bidang pendidikan bagaimana anak-anak yang putus sekolah bisa kembali mau bersekolah.
Berdasarkan data yang ada, dari 10.454 anak tidak sekolah hingga 2 Mei 2025 ini tercatat 5.427 anak sudah bisa dikembalikan untuk bersekolah. "Dari data itu, pemerintah masih mempunyai tugas agar 5.027 anak bisa menyusul kembali bersekolah," ujarnya.
Bupati menekankan sektor yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi fokus pembangunan lima tahun mendatang.
Pihaknya juga mendorong agar angka stunting yang kini mencapai 7 persen di Kabupaten Kediri bisa ditekan menjadi zero digit stunting, bahkan zero growth stunting.
"Ini semua berkaitan, kalau stunting tidak diselesaikan, kalau anak putus sekolah tidak diselesaikan maka ini akan menyumbang angka kemiskinan. Maka semua OPD saya minta untuk dapat bekerja bersama," ujar dia.
Selain dua hal tersebut, Bupati juga menyorot soal tingkat pengangguran terbuka.
Di Kabupaten Kediri, angka pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 5,24 persen di tahun 2020 menjadi 5,1 persen di 2024, namun persoalan ini harus mendapatkan perhatian dan kerja bersama.
Menurut dia, kehadiran berbagai pihak dalam Musrenbang Kabupaten Kediri, baik DPRD, ketua OPD, Tim Penggerak PKK, instansi vertikal maupun yang lain diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan dalam menangani berbagai persoalan di Kabupaten Kediri.
"Saya harap ini bisa menjadi langkah bagi kami bersama untuk merajut lima tahun ke depan kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang memberikan ruang bagi mereka yang tadinya miskin menjadi keluarga mampu," kata dia.
