Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah sedang menghitung kemungkinan meningkatkan impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat.
“Ini (minyak dan LPG) yang sedang kami kaji untuk kemudian dijadikan salah satu komoditas yang kita beli dari Amerika Serikat,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.
Rencana untuk menggenjot impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat bertujuan untuk menyetarakan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
Mengutip BPS, Bahlil menyampaikan bahwa neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat surplus 14–15 miliar dolar AS atau sekitar Rp237,06 triliun–Rp253,99 triliun (kurs Rp16.933 per dolar AS).
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, maka Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil untuk melihat potensi apa saja yang bisa dibeli dari Amerika Serikat.
Langkah ini merupakan salah satu bentuk negosiasi yang akan ditawarkan ke Amerika Serikat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32 persen.
Bahlil menyampaikan bahwa memang 54 persen dari keseluruhan impor LPG di Indonesia berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga mengimpor minyak dalam jumlah besar.
Kajian yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah meliputi nilai keekonomian ihwal penambahan volume impor migas dari Amerika Serikat.
“Logikanya, seharusnya lebih mahal (impor dari AS) karena transportasinya. Tapi, buktinya harga LPG dari Amerika Serikat sama dengan dari Timur Tengah. Jadi, saya pikir semua ada cara untuk menghitung,” kata dia.
Lebih lanjut, meski Indonesia berencana untuk menggenjot impor minyak dan gas dari Amerika Serikat, Bahlil menyampaikan tidak ada rencana bagi pemerintah untuk menghentikan impor migas dari Singapura, Afrika, maupun Timur Tengah.
“Tidak disetop, volumenya yang mungkin dikurangi,” ujar dia.
Dengan demikian, penambahan impor minyak dan gas dari Amerika Serikat bersifat alih impor, bukan penambahan volume impor secara keseluruhan.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, rencana alih impor tersebut tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketika disinggung apakah pemerintah akan mengimpor LNG dari Amerika Serikat, Bahlil menegaskan bahwa saat ini pemerintah hanya menghitung rencana impor LPG dan minyak.
“Komoditas lainnya di sektor ESDM itu belum kami hitung karena belum ada kebutuhan juga. Jadi, soal (rencana impor) LNG, saya ngomongnya (impor) LPG aja,” kata Bahlil.
Diketahui, Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.
Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).
Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.
