Dinas Koperasi Bojonegoro Dorong Koperasi Dirikan "Retail"

Bojonegoro - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Bojonegoro, Jatim, mendorong koperasi mengembangkan usaha "retail" atau usaha dagang yang menyediakan berbagai kebutuhan anggotanya dan masyarakat umum. Kepala Bidang Usaha Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro Hari Muji Santoso, Rabu, mengatakan, rintisan pendirian retail ini, sudah berjalan cukup lama, tapi dari 1.203 koperasi yang ada, baru 70 koperasi yang mampu mendirikan "retail". Koperasi yang sudah memiliki retail itu, menurut dia , sebagian besar milik Koperasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI), baik di kabupaten maupun di kecamatan. "Sebagian besar koperasi yang ada, masih terbatas bergerak di usaha simpan pinjam," katanya menjelaskan. Ia menjelaskan, koperasi yang sudah memiliki retail itu, terbesar milik Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (Kareb), karena memiliki modal besar, juga mampu menguasai teknologi informasi. Oleh karena itu, lanjutanya, rintisan pengembangan retail yang sudah, juga pendirian retail di koperasi lainnya, dilakukan bekerja sama dengan Koperasi Kareb. Pola kerja samanya, katanya, membentuk jaringan kerja sama, bisa melalui jalur kemitraan (bekerja sama dalam permodalan), kemitraan penuh (menjualkan barang), bisa juga langsung membeli barang secara kontan dengan Koperasi Kareb. "Pola kerja sama pembelian secara kontan, barang tidak bisa kembali," jelasnya. Dipilihnya Koperasi Kareb, katanya, mempertimbangkan, sudah memiliki lokasi retail yang memadail, segi modal cukup besar dan menguasai teknologi informasi. Ia mencontohkan, Manajer Koperasi Kareb dengan peralatan telepon selular, mampu mengecek jumlah stok barang yang tersimpan di dalam gudang. "Sebagian besar koperasi yang ada, modal terbatas, belum berpengalaman dan tidak menguasai teknologi infirmasi," ucapnya, menambahkan. Yang jelas, ia menegaskan, pendirian retail di semua koperasi akan menguntungkan anggotanya, sepanjang harga pembelian berbagai kebutuhan bisa bersaing dengan harga di pasaran dan ada pembatasan pendirian super market di daerah setempat. (*).