Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan Lumbung Pangan Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile yang merupakan warung bahan pangan murah berjalan akan mampu mengendalikan harga sembako di Jatim.
"EPIK ini adalah Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Jadi program ini berkeliling ke mana-mana memberikan penetrasi harga beberapa sembako," kata Khofifah, di Surabaya, Senin.
Khofifah menuturkan mobil EPIK merupakan bagian dari upaya stabilisasi pengendalian harga dan inflasi yang akan menyasar lokasi di seluruh Jatim khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga tinggi.
Truk Lumbung Pangan EPIK Mobile sendiri merupakan bantuan dari Bank Indonesia (BI) untuk Pemprov Jatim dan diserahkan langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim M Noor Nugroho.
Truk EPIK yang dilepas secara langsung oleh Khofifah tersebut mengangkut lima ton beras JATIM CETTAR yang akan didistribusikan ke 13 Toko EPIK di delapan kabupaten/kota yang sudah bekerjasama dengan BUMD PT JGU sebagai distributor.
Truk ini akan menyasar antara lain Kota Surabaya, Madiun, Kediri, Malang, Sidoarjo, Gresik, Jombang, dan Ngawi.
"Beras yang diberangkatkan tadi itu semua adalah beras premium kilogram. Nanti akan disiapkan juga yang kilogram untuk kebutuhan zakat fitrah misalnya," kata Khofifah.
Terdapat dua jenis Lumbung Pangan EPIK, yakni Lumbung Pangan EPIK Reguler yang terdapat di 13 titik delapan kabupaten/kota dan Lumbung Pangan EPIK Mobile yang memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan.
Menurut Khofifah, dengan adanya program EPIK, maka upaya pengendalian inflasi dapat secara aktif menyasar lokasi di seluruh wilayah Jatim khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga tinggi.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim M Noor Nugroho mengatakan kebutuhan operasional dari kendaraan pengendalian inflasi tersebut akan memanfaatkan program sinergi BUMD Jatim.
“Sehingga ini membutuhkan kerja sama berbagai elemen untuk kesuksesan jangka panjangnya,” ujarnya.
Selain itu, Noor mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah mengimplementasikan kebijakan korporasi petani Jatim dengan kelembagaan Koperasi Multi Pihak (KMP).
Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi.
