Dinkes: Banyak Warga Kabupaten Malang Jadi "Sadikin"

Malang - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Mursyidah menyatakan bahwa saat ini banyak warga daerah itu yang menjadi "sadikin" alias sakit sedikit menjadi miskin. "Sebenarnya kondisi ekonomi mereka mampu, namun ketika sakit, mereka tiba-tiba mengaku miskin. Karena itu, harus ada pengawasan secara ketat dari semua pihak apakah mereka benar-benar miskin atau mampu," tegas Mursyidah di Malang, Rabu. Ia mengatakan, RT/RW sebagai garda terdepan dalam memberikan surat keterangan kepada warga yang akan meminta surat pernyataan miskin (SPM) ke Dinkes harus benar-benar selektif dan sesuai kondisi riil yang bersangkutan memang layak mendapatkan SPM. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi dan ada rekomendasi dari RT/RW, katanya, Dinkes tidak bisa menolak untuk menerbitkan SPM. Oleh karena itu, kunci terbit tidaknya SPM ada di tangan RT/RW. Dinkes Kabupaten malang menerbitkan SPM rata-rata 40 hingga 50 lembar setiap hari. Karena banyaknya SPM yang diterbitkan mengakibatkan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam APBD 2012 sebesar Rp3,9 miliar kini sudah habis. Meski anggaran Jamkesda sudah habis pada semester pertama, Bupati Malang Rendra Kresna meminta agar layanan kesehatan untuk warga miskin tidak sampai terhenti, baik yang menggunakan kartu Jamkesda maupun Jamkesmas. "Untuk menutup kekurangan anggaran Jamkesda yang sudah habis ini, kami akan mengajukan tambahan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2012 sesuai kemampuan keuangan daerah," tegas Rendra. Hanya saja, tegasnya, untuk menerbitkan SPM harus benar-benar selektif dan perlu pengawasan secara ketat. Sebab, kemungkinan masih ada penggunaan SPM yang tidak tepat sasaran, mereka yang tergolong mampu ternyata masih mendapat SPM. Menurut Rendra, anggaran Jamkesda tahun ini yang sebesar Rp3,9 miliar itu sama dengan anggaran tahun lalu, namun untuk jatah tahun ini sudah habis. Itu artinya, tidak ada kontrol ketat terhadap penggunaan SPM, sehingga masih banyak yang salah sasaran. "Semua pihak harus mengawasi SPM ini. Kami bukan tidak mau mengeluarkan SPM, tapi kalau tidak tepat sasaran, kan kasihan yang memang benar-benar membutuhkan. Warga yang mampu janganlah merebut hak orang miskin," tandasnya.(*)