Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengusulkan kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tiga langkah kunci dalam merespons situasi di Palestina yang belum kunjung pulih dan justru terancam dengan potensi mandeknya gencatan senjata dengan Israel.
Dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3), Menlu menegaskan tiga langkah tersebut, yang pertama adalah menjamin semua isi kesepakatan gencatan senjata tetap dipatuhi semua pihak.
“Tersedianya akses bantuan kemanusiaan adalah bagian penting dari kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Ini tidak boleh dijadikan posisi tawar dalam negosiasi untuk fase kedua,” kata Sugiono, menurut keterangan tertulis Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Keputusan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter serta hukum HAM internasional, kata dia.
Langkah kedua, ucap Menlu, adalah memastikan rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza ke depan (day-after plan) dilakukan benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina, termasuk dengan tidak merelokasi secara paksa warga Palestina dari Gaza dengan dalih apapun.
“Indonesia siap berkontribusi dalam upaya rekonstruksi Gaza melalui berkolaborasi erat dengan organisasi masyarakat,” kata Sugiono, sembari menyatakan dukungan terhadap Deklarasi Kairo soal pemulihan Gaza yang disepakati negara-negara Arab pada Selasa (4/3).
Sugiono menyatakan bahwa langkah ketiga adalah dengan memperkuat upaya mewujudkan solusi dua negara yang semakin mendapat dukungan dari komunitas internasional. Ia menyerukan supaya dorongan tersebut diperkuat di berbagai forum dunia, termasuk OKI, Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, Menlu menyerukan supaya negara-negara OKI memperkuat solidaritas dalam mendukung Palestina dan berperan lebih memulihkan kapasitas badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, serta mendukung upaya dikeluarkannya fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel yang masih berlangsung.
“Kita perlu terus mendesak DK PBB agar mereka mengemban tugasnya dan dapat menghasilkan resolusi untuk implementasi dan terwujudnya solusi dua negara,” ucap Menlu, menambahkan.
Menurut pernyataan Kemlu RI, konferensi tersebut menyepakati dua resolusi, yaitu Resolusi mengenai Situasi Palestina yang memuat dukungan bagi proses rekonstruksi Gaza, serta Resolusi mengenai pemulihan keanggotaan Suriah di OKI, yang sebelumnya dibekukan sejak 2012.
KTM-LB OKI tersebut dihadiri oleh 46 negara anggota OKI, di mana 27 di antaranya diwakili oleh menteri luar negeri seperti dari Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Maroko, dan Turki.
