Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, terus berupaya mencegah korupsi di masing-masing organisasi perangkat daerah di wilayah itu melalui indikator Monitoring Control for Prevention (MCP) 2025.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan langkah itu penting dilakukan karena MCP merupakan instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan.
"Karena itu, Pemkab Sumenep perlu melakukan hal ini, sebagai bentuk pencegahan, sekaligus sebagai tanggung jawab moral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan," katanya di Sumenep, Jawa Timur, Jumat.
Indikator MCP 2025 pertama kali diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 Maret 2025 di Jakarta.
Program ini merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi.
Dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 diharapkan dapat menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
“MCP yang memenuhi target pencapaiannya merupakan bukti bahwa pemerintah daerah berkomitmen dalam rangka mencegah korupsi,” katanya.
Karena itu, pimpinan perangkat daerah menjalin kerja sama, bukan hanya tentang strategi, tetapi juga memverifikasi setiap laporan untuk memenuhi indikator agar sesuai kebutuhannya.
“Penandatanganan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang good and clean governance, sehingga kegiatan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Sebanyak 8 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandatangani target capaian MCP 2025, yakni Bappeda, Sekretariat DPRD, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan, Dinas PUTR dan RSUD.
“MCP yang optimal bisa memberikan manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan tata kelola yang bersih,” kata Bupati.
Dia mengharapkan pimpinan OPD terkait untuk memenuhi data MCP tepat waktu, supaya target capaian MCP Kabupaten Sumenep sesuai dengan harapan bahkan meningkat dari tahun sebelumnya.
“MCP harus meningkatkan transparansi, serta memperkuat sistem pengawasan internal di jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep,” kata Bupati.*
