Pemprov-DPRD Jatim siapkan langkah penanganan banjir

Gresik (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyiapkan langkah untuk menangani persoalan banjir di empat wilayah terdampak seperti Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Kota Surabaya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dalam keterangan tertulis yang diterima di Gresik, Rabu, mengatakan bahwa untuk menangani persoalan banjir tersebut salah satunya dengan membentuk forum sinergisitas untuk menyiapkan langkah-langkah konkret.

"Ini adalah momentum penting dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum ini untuk memastikan ada langkah konkret ke depan," ujarnya usai melalukan peninjauan secara langsung kondisi Kali Lamong bersama Komisi D DPRD Jatim.

Ia menambahkan, dalam forum tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti pengelola Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas (BBWS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari masing-masing wilayah terdampak.

"Pelibatan seluruh stakeholder itu untuk memastikan agar penanganan banjir di wilayah setempat dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan," jelasnya.

Emil menjelaskan, keberadaan forum tersebut akan menjadi wadah koordinasi untuk empat daerah terdampak banjir, yakni Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Kota Surabaya.

"Selain itu, untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menilai forum yang dibentuk tersebut menjadi titik temu untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis dalam penanganan banjir Kali Lamong serta wilayah lain di Jawa Timur.

"Forum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir, tidak hanya di Kali Lamong, tetapi juga di seluruh Jawa Timur," katanya.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyambut baik dan mendorong forum tersebut diperkuat untuk mengingat penyelesaian persoalan banjir memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Gresik telah melakukan berbagai upaya dalam menangani banjir, salah satunya dengan melakukan normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 kilometer yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan kolam retensi di Kecamatan Cerme, wilayah setempat.

"Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat berperan dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir di sepanjang Kali Lamong," jelasnya.