Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.
Dokumen tersebut harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta visi dan misi pemerintah provinsi.
"Saya sedang memaksimalkan agar RPJMD Provinsi Jatim bisa selesai dalam tiga bulan, sehingga bisa menjadi referensi bagi kabupaten/kota," ujarnya saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro hasil Pilkada Serentak 2024 di Gedung DPRD Kabupaten setempat, Selasa.
Selain RPJMD, Khofifah juga meminta Pemkab Bojonegoro menyusun program quick win untuk mempercepat realisasi program unggulan.
Ia mencontohkan quick win di tingkat pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bisa diadaptasi dengan menyiapkan dapur sehat memanfaatkan aset daerah.
Selain itu, ia menyoroti program percepatan penanganan tuberkulosis (TBC) dan pembangunan rumah sakit berkualitas di tingkat kabupaten, serta penguatan pendidikan melalui sekolah unggulan terintegrasi.
"Kita ingin ada pemerataan sekolah unggulan, terutama yang diinisiasi Pemprov Jatim. Di Bojonegoro, misalnya, ada SMAN Taruna Pamong Praja," kata Khofifah.
Lebih lanjut, gubernur menekankan pentingnya peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada 2024 sebesar 1,67 persen, masih lebih rendah dibandingkan nasional dan provinsi.
"Tantangannya adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai program yang tepat agar meningkat lebih signifikan," ujarnya.
Ia juga mencatat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,63 persen pada 2023 menjadi 4,42 persen pada 2024, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,80 menjadi 72,57.
Meski demikian, ia menyoroti angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, yakni 11,69 persen pada Maret 2024, meskipun turun dari 12,18 persen pada tahun sebelumnya.
"Saya rasa kita perlu membangun ekosistem yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi meningkat, IPM naik lebih signifikan, dan kemiskinan turun lebih cepat," kata Khofifah.
Gubernur berharap Pemkab Bojonegoro dapat bersinergi dengan berbagai elemen untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
