Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut pentingnya inovasi untuk menyukseskan program hasil terbaik cepat atau quick win di bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Tugas dan tantangan kita semakin lama semakin berat. Oleh karena itu, inovatif itu menjadi penting. Kolaborasi menjadi penting, akuntabilitas tetap dijaga. Kita butuh rem, namun juga butuh gas, untuk itu diperlukan rel yang mengarahkan agar inovatif, cepat sampai tujuan, aman dan selamat," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan materi tentang pembangunan SDM yang menurutnya menjadi pilar penting dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 pada retreet kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2).
"Pemerintah sangat paham betapa krusialnya SDM unggul dan tangguh bagi kemajuan Indonesia, bagi kebijakan pemerintah," ujar dia.
Ia menjelaskan, tema RKP 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", di mana pembangunan SDM unggul di era bonus demografi menjadi penentu dalam mewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi.
"Kita berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita sangat tinggi. Kalau dapat dikelola dengan baik ini menjadi anugerah luar biasa karena menjadi pendongkrak ekonomi, tetapi, kalau bonus demografi tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi musibah," ucapnya.
Pratikno juga memaparkan terdapat lima dari tujuh program quick win Presiden pada tahun 2025 yang fokus pada pembangunan SDM, yakni program Cek Kesehatan Gratis, peningkatan kapasitas dan pembangunan rumah sakit, penuntasan tuberkulosis, revitalisasi sekolah, dan Sekolah Unggul Garuda.
Kemudian, terdapat empat program prioritas lingkup pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu digitalisasi pembelajaran, pencegahan dan percepatan penurunan stunting, resiliensi bencana, serta sehat moral dan mental.
Menurutnya, tanpa dukungan kepala daerah dalam melaksanakan program quick win, maka tujuan dari rencana kerja pemerintah tidak akan tercapai.
"Kami mohon komitmen dukungan dari bapak ibu gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendukung program hasil terbaik cepat Presiden, yang itu juga akan memberikan kontribusi pada kepala daerah," ujarnya.
Menko PMK juga berpesan kepada Kepala Daerah untuk terus meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dengan pemerintah pusat.
Orientasi kepala daerah berlangsung selama delapan hari, dari 21 hingga 28 Februari 2025. Kegiatan itu bertujuan untuk membekali para kepala daerah dengan pengetahuan dan strategi dalam mengimplementasikan program-program prioritas pemerintah di daerah masing-masing.
