FSPPB dukung visi Astacita kedaulatan energi nasional

Surabaya (ANTARA) - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan dukungan penuh terhadap visi Astacita kedaulatan energi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua FSPPB Arie Gumilar menegaskan siap mengawal percepatan terwujudnya swasembada energi nasional, sejalan dengan Astacita nomor dua, yakni memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi, pangan, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

"Pertamina memiliki peran strategis dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Karena itu, kami menyerukan pengembalian Pertamina sebagai perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dan berada langsung di bawah kendali presiden," ujar Arie dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, sejak transformasi Pertamina menjadi holding-subholding pada 2021, perannya sebagai penggerak utama kedaulatan energi nasional dinilai kurang maksimal.

Berbagai persoalan, lanjutnya, seperti harga bahan bakar minyak (BBM) yang kurang terkendali dan kesulitan mewujudkan kemandirian energi, menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Ia menilai pengembalian Pertamina ke bentuk awal sebagai perusahaan negara adalah langkah strategis yang akan meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat kinerja perusahaan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Ia menambahkan, dengan Pertamina kembali di bawah kendali presiden, harga BBM diharapkan dapat ditekan secara signifikan, distribusi menjadi lebih merata, serta kinerja operasional perusahaan akan meningkat.

Reintegrasi Pertamina, kata dia, juga akan mengurangi beban perusahaan, terutama dari sisi pajak transaksi antaranak usaha, dan menciptakan bisnis yang lebih tangguh terhadap ketidakstabilan harga komoditas.

"Langkah reintegrasi ini akan mempermudah Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat kemandirian energi nasional," katanya.

Oleh karena itu, FSPPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk cendekiawan dan akademisi, untuk mendukung upaya pengembalian Pertamina sebagai perusahaan negara terintegrasi.

"Dengan Pertamina yang kuat, mandiri, dan berdaulat, kedaulatan energi nasional dapat tercapai demi kemandirian dan kemajuan bangsa Indonesia," jelasnya.