KPK sebut tidak ada larangan pemeriksaan meski praperadilan sedang berjalan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengatakan tidak ada larangan bagi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka.

Tanak juga menegaskan bahwa gugatan praperadilan tersebut tidak akan menghentikan penyidikan yang sedang berjalan di KPK.

"Tidak ada undang-undang yang melarang beliau untuk mengajukan kembali praperadilan yang sudah diputus oleh hakim, dan tidak ada ada juga undang-undang yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli, ataupun tersangka, bahkan menahan tersangka pada saat proses praperadilan pun tidak dilarang," kata Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pimpinan KPK berlatarbelakang jaksa tersebut mengatakan bahwa praperadilan bisa menjadi alasan penundaan proses hukum jika ada perintah dari hakim.

"Kecuali ada putusan hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan penyidikan sampai dengan putusan praperadilan diucapkan dalam persidangan," ujarnya.

Untuk diketahui, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, sekaligus menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas," ujar Djuyamto.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.