Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Forum guru swasta Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa, mendatangi DPRD setempat untuk menagih janji pemerintah yang akan memprioritaskan mereka dalam penjaringan guru kontrak dengan skema P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Dalam narasi mereka yang tergabung dalam Forum P1 Swasta Tulungagung itu menjelaskan bahwa janji pemerintah untuk menyejahterakan guru swasta melalui skema penjaringan P3K belum pernah ada yang direalisasikan. walaupun sudah disampaikan sejak 2021.
"Hari ini kami datang ke kantor DPRD (Tulungagung) untuk menanyakan, atau lebih tepatnya mengadukan masalah ini," kata Ketua Forum P1 Swasta Kabupaten Tulungagung, Miftahul Huda.
Sayang jawaban yang diterima perwakilan Forum P1 swasta ini belum sesuai ekspektasi mereka karena terkesan normatif dan saling lempar tanggung jawab.
"Apa yang disampaikan oleh Dewan (DPRD), Dinas Pendidikan, dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) sudah bisa kami tebak," ujar Huda usai audiensi.
Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Puspita Rahadi, mengaku pihaknya bukan tim yang mengusulkan formasi P3K ke Kementerian dan menyarankan Forum P1 untuk menanyakan langsung ke BKPSDM. Namun, BKPSDM menyebut bahwa mereka hanya menerima usulan dari Dinas Pendidikan.
Situasi itu membuat Forum P1 merasa di-"pingpong". Meski begitu, pihaknya mendapat janji akan diprioritaskan dalam seleksi P3K berikutnya.
Janji ini akan mereka kawal agar tidak menjadi janji kosong. "Perjuangan P1 Tulungagung masih panjang," tegas Huda.
Selain ke DPRD, Forum P1 juga menyampaikan aspirasi mereka kepada Bupati Tulungagung terpilih.
Menurut Huda, jika langkah-langkah ini tidak membuahkan hasil, mereka berencana menggelar aksi turun ke jalan dengan massa besar.
"Jumlah P1 di Kabupaten Tulungagung sebanyak 196 orang, baik dari sekolah negeri maupun swasta," jelasnya.
Menurut Huda, penyelesaian masalah ini bisa dilakukan lebih cepat karena setiap tahun ada sekitar 500 tenaga kependidikan yang pensiun.
Selama ini, guru swasta rata-rata hanya menerima penghasilan sebesar Rp500 ribu per bulan.
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, meminta semua pihak meningkatkan komunikasi yang baik. Ia mengakui bahwa rekrutmen P3K baru berdampak pada anggaran, sementara belanja pegawai Kabupaten Tulungagung saat ini mencapai 47 persen dari total anggaran.
Pengetatan anggaran oleh pemerintah pusat juga menjadi tantangan. "Yang perlu kita lakukan adalah komunikasi masif dengan instansi terkait," ujar Marsono.
Meski demikian, Marsono menegaskan bahwa aspirasi Forum P1 Swasta akan dibawa ke DPR RI dan pemerintah pusat.
