Lembur Pembuatan e-KTP Bojonegoro Tunggu APBD Perubahan

Bojonegoro - Pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dengan menambah jam lembur di Bojonegoro Jawa Timur masih menunggu honor petugas masuk di dalam APBD Perubahan 2012. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro Suhono, Senin mengatakan, pelaksanaan pembuatan e-KTP di sejumlah kecamatan dengan menambah jam lembur hingga malam hari, termasuk kerja hari libur, belum bisa berjalan. Walaupun rencana itu sudah mendapatkan persetujuan Komisi A DPRD. Pelaksanaan lembur, menurut dia, masih menunggu usulan dana honor lembur yang jumlahnya mencapai Rp450 juta dan honor tambahan dua petugas operator dan dua petugas pendukung administrasi sebesar Rp128 juta, masuk di dalam APBD Perubahan pada Juni. "Kecamatan tidak berani melaksanakan lembur, sebab tidak memiliki dana untuk membayar honor petugas," katanya. Menurut dia, pihaknya mengusulkan sebanyak 16 kecamatan yang jadwal lemburnya selama empat bulan, dengan mempertimbangkan jumlah warganya yang wajib memiliki KTP di masing-masing kecamatan di atas 50 ribu jiwa. Kecamatan itu, di antaranya, Kota, Ngasem, Baureno, Kanor, Kalitidu, Kepohbaru, Sumberrejo dan Kedungadem. Sementara itu, ada delapan kecamatan yang jumlah warga wajib KTP sekitar 40 ribu jiwa, dengan jadwal lemburnya dua bulan dan tiga kecamatan juga dua bulan, warga wajib KTP hanya sekitar 30 ribu jiwa per kecamatan. "Setelah usulan lembur dan honor masuk APBD-P, lembur mulai berjalan," katanya. Dia menjelaskan, pencapaian target dalam pembuatan e-KTP di daerahnya, peralatan pembuatan di Kecamatan Ngambon, Gondang, Bubulan, Kedewan dan Sekar ditarik masing-masing satu unit. Pertimbangannya, di lima kecamatan itu, jumlah warga wajib e-KTP hanya berkisar 10 ribu hingga 23 ribu jiwa, sehingga cukup dilayani dengan satu unit peralatan. "Peralatan yang ditarik tersebut didistribusikan untuk kecamatan yang memiliki jumlah warga wajib KTP dengan jumlah cukup besar, seperti Kecamatan kota," katanya. Ia menyebutkan, pelaksanaan pembuatan e-KTP yang berjalan sejak pertengahan April lalu hingga per 16 Mei di 27 kecamatan, sudah merampungkan 139.032 e-KTP. "Rata-rata sekitar tujuh ribu jiwa per hari atau sekitar 250 jiwa per kecamatan, padahal targetnya sekitar 400 jiwa per kecamatan," katanya. Namun, dia optimistis, pembuatan e-KTP bisa rampung, pada Oktober sesuai target Kementerian Dalam Negeri dan bisa bermanfaat untuk pilkada dengan adanya penambahan jam lebur dan berbagai perubahan yang dilakukan itu.