Surabaya (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda beserta PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Surabaya berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan perhutanan sosial melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) Administrasi dan Keuangan Kelompok.
Kegiatan yang berlangsung di Pasuruan, Jawa Timur, dengan diikuti 30 orang peserta dari Kelompok Binaan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus tersebut turut diselenggarakan bersama Dinas Kehutanan Jawa Timur dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL).
“Ini sekaligus merupakan dukungan untuk percepatan program perhutanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan,” kata SPV I HSSE Operation Pertamina IT Surabaya Muhammad Firhan Fauzi di Surabaya, Jumat.
Firhan menjelaskan administrasi keuangan penting sebagai elemen fundamental bagi keberlanjutan kelompok sosial sehingga pengetahuan yang diperoleh dalam bimtek dapat membuat kelompok masyarakat berkembang lebih baik.
Sementara itu Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk implementasi program CSR dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Selain mendorong Kelompok Binaan Pertamina agar melaksanakan percepatan program perhutanan sosial, upaya ini juga sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan l melalui pola pemberdayaan dan penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.
Selain itu, bimtek dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan agar dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.
“Kami memacu semangat kedua kelompok binaan Pertamina agar dapat mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya dengan tetap melestarikan kondisi lingkungan,” ujar Ahad.
Menurutnya, melalui pengembangan potensi wilayah dengan tetap melestarikan lingkungan akan membantu kelompok naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi.
“Mereka juga dapat lebih memahami pentingnya administrasi keuangan dan manajemen kelembagaan dalam pengelolaan perhutanan sosial secara profesional,” kata Ahad.
Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang Daryanto pun mengingatkan, adanya kewajiban kepada negara dalam pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial.
“Itu dilakukan seperti membayarkan pajak serta Kawasan perhutanan yang merupakan aset negara," ujar Daryanto.
