Pemkot Kediri lakukan Sisir Kampung, data kelengkapan administrasi warga

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, masif melakukan program Sisir Kampung sebagai upaya untuk memastikan data kelengkapan administrasi warga.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri Marsudi Nugroho, Kamis mengemukakan pihaknya masif melakukan berbagai program mendatangi seluruh kelurahan.

"Kami melakukan upaya agar capaian kinerja kependudukan tinggi, di antaranya dengan melaksanakan program Sisir Kampung dengan mendatangi seluruh kelurahan supaya penduduk yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan dapat segera dilakukan pendataan," katanya di Kediri.

Ia juga menambahkan juga melaksanakan program Sisir Sekolah untuk melakukan perekaman bagi siswa yang belum memiliki KTP elektronik, KIA dan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun.

Selain itu, pihaknya juga mengadakan perekaman administrasi kependudukan di masing-masing kelurahan secara intensif.

Ia mengungkapkan capaian kinerja kependudukan Kota Kediri tahun 2024 yang berhasil menembus target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja kependudukan tahun 2024 tersebut antara lain perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik) sebesar 99,89 persen dengan target 98,8 persen.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 99,16 persen dengan target 90 persen, kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun sebesar 99,96 persen dengan target 99 persen serta kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 99,63 persen dengan target 99 persen.

Untuk penerbitan KK dan KIA, serta kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun, secara agregat Kota Kediri telah mencapai target nasional.

Sedangkan, pada kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun sebesar 99,96 persen, sehingga sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Namun, ia mengakui capaian itu masih belum 100 persen. Diharapkan nanti bisa mencapai 100 persen.

“Tentunya hal itu juga ada kendalanya yang kami jumpai di tahun 2024 belum bisa 100 persen, karena masih ada warga yang data administrasinya tercatat di Kota Kediri tapi orangnya sudah tidak tinggal di Kota Kediri,” kata Marsudi.

Ia menambahkan, di tahun 2025 ini, sesuai dengan perjanjian kinerja dengan Kemendagri, Pemkot Kediri masih menetapkan target capaian kependudukan yang sama seperti pada tahun 2024, sehingga strategi yang digunakan sama dengan tahun 2024.

Pemkot Kediri akan menambahkan beberapa strategi yakni memperluas komunikasi dengan komunitas-komunitas dan masyarakat.

“Kalau ada OPD yang menyelenggarakan kegiatan, kami mohon untuk diajak dalam rangka sosialisasi dan penyelesaian dokumen kependudukan yang belum selesai, termasuk di forum-forum nonformal,” kata dia.

Marsudi menambahkan, pada tahun 2025 Kemendagri akan memberikan target tambahan kepada kabupaten/kota untuk menyelesaikan capaian kepemilikan akta perkawinan dan perceraian.

Sebelumnya, pencatatan perkawinan bagi warga yang beragama Islam ditangani oleh kantor urusan agama (KUA) dan perceraian ditangani pengadilan agama.

Tetapi, mulai tahun 2025 data yang ada di Kemendagri akan dilimpahkan ke dispendukcapil kabupaten/kota termasuk Kota Kediri.

Marsudi berharap, di tahun 2025 ini semua warga negara memiliki administrasi kependudukan secara lengkap.

"Bagi penduduk yang status perkawinannya belum tercatat oleh negara, agar hak-hak anak kelak terjamin, Pemkot Kediri juga akan menyisir penduduk kategori tersebut," kata Marsudi.