Kediri (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri memperkuat tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri, sebagai upaya mendorong literasi dan inklusi keuangan.
Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri, Senin mengemukakan TPAKD memiliki peran strategis sebagai motor penggerak penguatan ekonomi masyarakat daerah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan tingkat literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 yang masing-masing tercatat sebesar 66,50 persen dan 80,51 persen menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang perlu dijembatani agar pemanfaatan layanan jasa keuangan memadai," katanya dalam keterangannya di Kediri.
Ia menambahkan penguatan itu dilakukan agar pemahaman masyarakat makin memadai terkait manfaat dan risiko. Mereka nantinya bisa lebih bijak dalam pemanfaatannya.
OJK Kediri, kata dia, berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas dan kolaborasi TPAKD di wilayah kerjanya guna mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan daerah yang merata, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran menambahkan penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program TPAKD di daerah.
“Di tengah tantangan efisiensi saat ini, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antarinstansi dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan," kata dia.
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Penguatan kapasitas TPAKD dalam mendorong akses keuangan daerah yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan” tersebut digelar di Surabaya, akhir pekan lalu.
Kegiatan tidak hanya menghadirkan pemaparan materi dari para narasumber, tetapi juga mengajak peserta melakukan study visit ke Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya guna memperoleh gambaran langsung mengenai implementasi program unggulan TPAKD Kota Surabaya.
Peserta diterima langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan kepala daerah memiliki peranan penting dalam mendorong sinergi antarorganisasi perangkat daerah dan instansi terkait, sehingga program yang disusun tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada outcome atau dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menilai berbagai tantangan dalam integrasi data dan pelaksanaan program tentunya dihadapi. Namun, dukungan dan intervensi kepala daerah dalam mendorong seluruh pihak guna mendukung program menjadi kunci untuk keberhasilan.
"Dukungan dan intervensi Kepala Daerah dalam mendorong seluruh pihak guna mendukung program yang sejalan dengan visi Pemerintah Kota Surabaya yang berfokus pada outcome dalam pengentasan kemiskinan menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan suatu program dapat terwujud," kata dia.
Ia menambahkan, berbagai inovasi layanan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya, seperti galeri investasi pasar modal, layanan E-PEKEN, dan KATEPAY.
Turut diperkenalkan kepada peserta sebagai bentuk integrasi layanan yang memberikan kemudahan akses informasi dan layanan kepada masyarakat secara cepat dan terintegrasi.
Kegiatan itu diikuti perwakilan dari 11 kabupaten/kota di wilayah kerja OJK Kediri.
Pewarta: Asmaul ChusnaEditor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026