Kediri, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan edukasi tentang literasi keuangan kepada masyarakat secara masif.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati di Kediri, Kamis, mengemukakan tingkat literasi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional masih berada di angka 66,46 persen, sementara tingkat inklusi mencapai 80,51 persen.
"Artinya, banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat dan risikonya. Inilah yang kemudian membuka celah terjadinya pinjaman ilegal, judi online, hingga penipuan investasi," katanya.
Pihaknya menilai kolaborasi dengan OJK sangat penting dalam memberikan edukasi ke masyarakat. Selain memberikan edukasi, juga mengadakan rapat koordinasi untuk menghasilkan program demi memberikan edukasi ke masyarakat.
"Saya berharap forum ini mampu menghasilkan program kerja yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pemanfaatannya. Lebih tepat sasaran, punya target jelas, dan bisa kita evaluasi secara berkala," kata dia.
Wali Kota juga menambahkan saat ini tidak lagi cukup hanya fokus pada perluasan titik layanan atau sekadar pembukaan rekening sehingga harus melangkah lebih jauh serta memastikan bahwa layanan tersebut digunakan secara aktif, produktif, dan aman.
Selain penguatan literasi keuangan, juga keberpihakan yang lebih konkret kepada kelompok sasaran prioritas seperti pelaku UMKM, pekerja sektor informal, perempuan, dan pemuda.
Pihaknya menyebut untuk 2026, target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Kediri berada di angka 7,58. Terdapat beberapa prioritas program kerja yang perlu dikawal bersama seperti peningkatan jumlah rekening melalui program "Kejar".
Kemudian, peningkatan jumlah pinjaman UMKM melalui program seperti "KuMapan" maupun skema pembiayaan lain dengan bunga rendah, lalu peningkatan literasi keuangan terutama ke kelompok sasaran prioritas seperti UMKM, pekerja sektor informal, perempuan, dan pemuda.
"Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari risiko pinjaman ilegal, judi online, dan penipuan investasi," kata dia.
Kepala OJK Kota Kediri Ismirani Saputri mengatakan dalam realisasi program kerja TPAKD di tahun 2025, terdapat enam program kerja yang telah terealisasi yakni kredit/pembiayaan melawan rentenir "KuMapan", satu rekening satu pelajar, gebyar Ramadhan keuangan syariah, inklusi dan literasi keuangan kepada pelaku usaha, pengembangan galeri investasi, serta Kediri Financial Festival dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2025.
Di 2026, ada beberapa program yang akan dilakukan seperti mengoptimalkan "Satu Rekening Satu Pelajar, penyaluran KuMapan, optimalisasi pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pengembangan galeri investasi, serta literasi keuangan bagi pelaku usaha.
"Seperti yang disampaikan Mbak Wali (Wali Kota Kediri), kita harus bersinergi. Untuk keberhasilan program-program ini, mari berkolaborasi," kata Ismirani.
Pewarta: Asmaul ChusnaEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.