Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengadakan evaluasi hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dengan menggandeng perwakilan Ombudsman RI serta Perwakilan Jawa Timur.
"Kegiatan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai instansi pemerintahan, termasuk Pemkot Madiun," ujar Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto saat kegiatan di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Selasa.
Sekda menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI, Kota Madiun memperoleh nilai kepatuhan 95,5 pada tahun 2024. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 93,59.
"Penilaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kota Madiun semakin baik. Namun, kami tidak boleh berpuas diri, karena masih banyak aspek yang bisa ditingkatkan," kata dia.
Meski nilainya naik, posisi Kota Madiun dalam peringkat kepatuhan pelayanan publik di Jawa Timur mengalami penurunan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa daerah lain juga semakin gencar meningkatkan kualitas layanan publik mereka.
"Kami melihat bahwa kabupaten atau kota lain berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini menjadi tantangan kami untuk terus berbenah agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
Berdasarkan hasil konsultasi, kemungkinan akan ada penambahan atau pergantian lokus penilaian.
"Kami akan terus mempersiapkan seluruh unit pelayanan agar dapat memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan Ombudsman. Dengan evaluasi ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik," katanya.
Melalui evaluasi ini, tambahnya, kehadiran Ombudsman RI diharapkan dapat memberikan gambaran evaluasi pengelolaan dan pengaduan pelayanan publik secara garis besar.
