Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan arti penting kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan regulasi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI).
“Keterlibatan proaktif seluruh pemangku kepentingan dalam regulasi dan pengembangan AI sangat penting, sehingga peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem AI global dan pemanfaatan teknologi AI yang bermakna di dalam negeri bisa tercapai,” katanya dalam dalam acara "Dialog Kebijakan AI" yang digelar di Jakarta, Kamis.
Wamen Nezar menyampaikan, pemerintah membuka ruang bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk industri, akademisi, NGO, dan masyarakat luas untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang akan mengoptimalkan manfaat AI sekaligus memitigasi risiko pemanfaatan teknologi AI.
Sebagai langkah awal, Kementerian Komdigi menginisiasi Dialog Kebijakan AI, yang akan berlangsung dalam tujuh sesi diskusi.
Setiap sesi akan membahas potensi dan tantangan AI di berbagai sektor, mulai dari e-commerce, perbankan dan keuangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, keberlanjutan, hingga isu lintas sektor (cross-cutting issues).
Adapun diskusi pertama diawali dengan sektor e-commerce, yang telah menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia.
Menurutnya, sektor e-commerce memiliki potensi besar untuk memanfaatkan AI, terutama dengan proyeksi pasar yang diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS pada tahun 2030.
Namun, ia juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam integrasi teknologi ini, termasuk privasi dan keamanan data, pertukaran data lintas negara, serta potensi penyalahgunaan teknologi yang perlu diantisipasi secara cermat.
“Dengan proyeksi pasar e-commerce Indonesia mencapai 150 miliar dolar AS pada tahun 2030, kita harus memastikan adopsi AI di sektor ini memberikan manfaat maksimal bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat luas,” ungkapnya.
Nezar menyatakan teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi operasional, personalisasi layanan pelanggan, serta optimalisasi rantai pasok global.
“Secara struktural integrasi ke rantai pasok global, khususnya di teknologi baru atau emerging teknologi ini. Hingga tantangan spesifik yang terkait dengan sektor digital seperti privasi dan keamanan data, pertukaran data lintas negara, hingga potensi penyalahgunaan teknologi perlu ditangani dengan tepat,” jelasnya.
Dia mengharapkan pengaturan pemanfaatan teknologi AI harus benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Oleh karena itu, Wamenkomdigi Nezar Patria mengundang semua pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Pemerintah menekankan perancangan regulasi yang mendukung inovasi AI sekaligus melindungi kepentingan publik.
“Melalui diskusi yang terbuka dan partisipatif, kita bisa memastikan bahwa perkembangan AI di Indonesia tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua,” katanya.(*)
